Tolak RUU PPP, Buruh Bakal Demo DPR 15 Juni 2022

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Juni 2022 23:15 WIB
Jakarta, MI - Puluhan ribu serikat pekerja disebut bakal menggelar aksi untuk menolak revisi Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) di depan gedung DPR RI pada Rabu (15/6). "Bisa dipastikan 15 Juni Partai Buruh dan elemen serikat buruh, serikat petani mengorganisir demonstrasi besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu buruh," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada konferensi pers, Sabtu (4/6). Para buruh disebut akan menuntut dua hal. Pertama, pembatalan revisi UU PPP yang sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR Selasa lalu. Kedua, penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum buruh serta elemen masyarakat lainnya. "Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak membahas omnibus law dan UU Ciptakerja. Seluruh elemen masyarakat menolak pembahasan kembali Omnibus Law UU Cipta Kerja. Setidaknya, kami minta klaster ketenagakerjaan di-drop, dikeluarkan dari UU Cipta Kerja tersebut," kata Said. Ia mengatakan sekitar 10 ribu buruh akan hadir di depan gedung DPR RI se-Jabodetabek pada 15 Juni. Secara bersamaan, aksi akan disiapkan di 34 provinsi yang sudah ada keberadaan Partai Buruh. "Sekitar 5.000 buruh akan aksi di depan gedung sate pada 15 Juni. Di tanggal yang sama, 5.000 di Jawa Timur pun akan melakukan aksi," kata Said Iqbal. "Di Serang, Banten, ribuan buruh akan aksi. Di Makassar, di Batam, 3.000 buruh akan melakukan aksi. Di Makassar ratusan sampai ribuan buruh akan aksi, di Banjarmasin, di Ternate, di Ambon dan di kota-kota industri lainnya," ucapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tuntutan aksi buruh terkait Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) sudah terlambat. Hal tersebut disampaikan Dasco saat menerima perwakilan massa unjuk rasa dari buruh dan mahasiswa di kompleks parlemen, Kamis (21/4). RUU PPP merupakan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan yang masuk amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja Omnibus Law. UU Ciptaker menurut MK inkonstitusional bersyarat karena menyalahi prosedur penyusunan undang-undang dengan menggabungkan sejumlah UU. [Ode]

Topik:

Buruh demo

Berita Sebelumnya

IKI Bakal Bantu DPD dalam Riset-riset Kesehatan di Indonesia

Berita Selanjutnya

Tiga Ketum Parpol Tandatangani Nota Kesepahaman Bentuk KIB

Berita Terkait

Hukum
Demo di Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat (Foto: Dok MI/Antara)

Wow! 959 Orang jadi Tersangka Kerusuhan Demonstrasi 25-31 Agustus 2025

24 September 2025 16:57 WIB

Metropolitan
Pengrusakan Halte Transjakarta BRT Senayan Bank DKI, Jakarta, Sabtu (30/8/2025) (Foto: Dok MI/Aswan)

16 Orang jadi Tersangka Pengrusakan saat Demo di Jakarta dari 4 TKP

15 September 2025 20:30 WIB

Ragam
Kabar PHK massal buruh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) viral di media sosial (medsos)

Kabar PHK Massal Ribuan Buruh Rokok Gudang Garam Viral di Medsos

6 September 2025 17:09 WIB

Nasional
Halte Transjakarta Ludes Dibakar saat Aksi Demonstrasi (Foto: Dok MI)

Ini Nama-Nama Tersangka Pemilik Akun Medsos yang Diduga Provokasi Massa

6 September 2025 12:31 WIB

Hukum
Bripka Rohmat tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan curahan hati usai mendengar putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Kamis (4/9/2025), yang menyatakannya bersalah.

Bripka Rohmat Sopir Pelindas Affan Didemosi 7 Tahun

4 September 2025 20:50 WIB

Hukum
Komandan Batalyon Resimen IV Korps Brimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae berjalan menuju ruang sidang etik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/9/2025)

Usai Kompol Cosmas, Siapa Bakal Susul Pemecatan?

4 September 2025 00:10 WIB