Terbentuknya KIB untuk Hindari Perpecahan Pasca Pemilu?

Jakarta, MI - Pengamat Politik, Permadi Yuswiryanto menilai tujuan dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menghindari perpecahan yang terjadi usai pemilu 2024 mendatang. Dengan begitu, ia meyakini bahwa KIB tidak akan mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang melekat dengan politik identitas. "Saya yakin KIB tidak akan mengusung capres nama-nama populer yang pernah menggunakan politik identitas, penyebab pembelahan sosial," kata Permadi dikutip pada, Minggu (5/6). Permadi mengaku khawatir jika mereka yang mempunyai elektabilitas baik namun melekat dengan politik indentitas akan memberikan pembelahan sosial di masyarakat. Karena kata dia, isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk di dalam agenda politik identitas. Karena, kondisi masyarakat Indonesia dimana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat. Dia memandang, KIB akan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan mengedepankan gagasan. "Saya yakin KIB sudah melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah terjadinya pembelahan sosial tersebut," tegas Permadi. Sementara itu, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid sebelumnya mengatakan, bahwa pembentukan KIB untuk menghindari perpecahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada Pilpres 2024. Menurut Meutya, perpecahan di antara anak bangsa tersebut dimungkinkan jika kembali muncul hanya dua calon presiden saja yang di pemilihan presiden nanti. Sekarang ini, KIB sudah bisa dikatakan telah mengantongi tiket untuk mencalonkan presiden lantaran kursi yang dimiliki ketiga partai ini sudah melebihi ambang batas presidential threshold. Diketahui Golkar memiliki kursi 12,31 persen jumlah kursi, PAN 6.84 persen jumlah kursi dan PPP dengan 4,53 persen jumlah kursi. Total kursi yang dimiliki KIB sebesar 23,67 persen jauh di atas ambang batas presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR. "Ini menunjukkan KIB sudah mampu untuk mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri," kata Meutya. [Sul]