Soal Wacana Pengenaan Cukai untuk BBM, Ban Karet dan Deterjen, Begini Respons DPR

Adelio Pratama

Diperbarui 20 Juni 2022 18:15 WIB

Soal Wacana Pengenaan Cukai untuk BBM, Ban Karet dan Deterjen, Begini Respons DPR

Jakarta, MI- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Mardani Ali Sera menilai langkah kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mewacanakan pengenaan cukai untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), ban karet dan detergen adalah sesuatu yang wajar. Sebab kata Politikus PKS itu, kondisi keuangan negara saat ini sedang berat. "Jadi masih wajar @KemenkeuRI melakukan kajian karena memang kondisi keuangan negara sedang berat. Tapi mesti ada deadline waktu," kata Mardani Ali Sera melalui tweetnya seperti dikutip Monitor Indonesia.com, Senin (20/6). Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menegaskan, bahwa hal tersebut baru sebatas kajian. Karenanya, sampai saat ini pemerintah belum memastikan apakah rencana itu bisa diimplementasikan atau tidak. Selain itu, juga belum ada pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kemenkeu sedang melakukan kajian, dan itu pada akhirnya nanti belum kita ketahui ujungnya, apakah barang tersebut layak dikenai cukai atau kalaupun dikenai akan seperti apa, itu semua belum sampai didiskusikan," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam diskusi dengan wartawan di Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (17/6). Karena itu, ia memastikan rencana ekstensifikasi cukai berupa Bahan Bakar Minyak (BBM), detergen dan ban karet belum akan berlaku dalam waktu dekat setidaknya sampai tahun depan. Kajian ini juga tidak masuk dalam APBN 2022 maupun RAPBN 2023. Selain itu, kalaupun berencana mengenakan cukai baru, butuh waktu dan proses yang panjang. Ia mencontohkan, rencana untuk cukai plastik bahkan sudah digulirkan sejak 5-7 tahun lalu. Namun, implementasinya sampai saat ini pun masih belum jelas. Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya berencana memberlakukan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun ini. Namun rencana ini terpaksa kembali digeser ke tahun depan dengan pertimbangan masih perlunya menjaga pemulihan ekonomi. Di samping itu, dalam prose pengkajian BKC baru, seperti yang dilakukan untuk plastik dan MBDK, pemerintah juga selalu berkonsultasi dengan berbagai pihak mulai dari pelaku usaha hingga akademisi. Selain itu, sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pengenaan BKC harus terlebih dahulu mengusulkan kepada DPR. [Ode]

Topik:

DPR Cukai

Soal Wacana Pengenaan Cukai untuk BBM, Ban Karet dan Deterjen, Begini Respons DPR

Berita Sebelumnya

Mendag Zulhas Sebut Kelangkaan Minyak Goreng Terjadi Karena Harga Pasaran Internasional Naik

Berita Selanjutnya

Formula E Pecahkan Rekor Penonton Terbanyak, Fadli Zon: Harusnya Kita Bangga Indonesia Jadi Pemain Juga

Berita Terkait

Kejati Sumut Periksa Anggota DPR Ashari Tambunan soal Korupsi PTPN I

Presiden Prabowo Serahkan 16 Nama Calon Anggota Dewan Energi Nasional ke DPR

MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Masih jadi Anggota DPR

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan dan Panduan terkait Umrah Mandiri

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K