Aktivis HAM Dorong DPR Lebih Kritis Soal RKUHP

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 25 Juni 2022 18:15 WIB
Jakarta, MI - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Asfinawati menyebut, beberapa kali anggota DPR tidak ada pembahasan lagi mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ini dalam beberapa kesempatan. Asfinawati mendorong DPR lebih aktif dan kritis saat membahas RKUHP. Pasalnya RKUHP nantinya menjadi dasar dan landasan hukum bagi masyarakat Indonesia. "Ada pernyataan bahwa DPR akan ikut pemerintah secara substansi, tentu saja kami sebagai masyarakat kami mengharapkan DPR lebih aktif, karena ini sekali diketok dia akan susah lagi diubah," kata Asfinawati dalam sebuah acara media nasional, Sabtu (25/6). Apalagi, kata dia, RKUHP nantinya akan menjadi arah bagaimana demokrasi di Indonesia akan berjalan. Tak sedikit juga, banyak pasal-pasal besar yang masuk dalam Undang-Undang tersebut dinilainya mengancam kebebasan berekspresi. "Jadi ini dan termasuk pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi jadi nasib bangsa kita ini demokrasi mau dibawa ke mana memang tergantung RKUHP," katanya. "Jadi harapannya DPR lebih kritis pada naskah yang akan diajukan," imbuhnya. Wanita pegiat HAM ini meminta pemerintah harus bisa membuka diri bagi masyarakat dalam menerima masukan-masukan. Menurutnya, pembentukan suatu undang-undang bukan hanya bisa berasal dari teori ataupun putusan-putusan MK. "Tidak harus masukan itu ilmiah, masyarakat adat itu bisa sangat atau bisa lebih bagus dari kita semua menyampaikan pandangan lebih dalam," pungkasnya.

Topik:

RKUHP

Berita Sebelumnya

Dapat Tugas Khusus, Puan Diminta Silaturahmi dengan Para Ketum Parpol

Berita Selanjutnya

Anies Undang Kang Bakso ke Balai Kota, PDIP: Jadi Gubernur dari 2017, Kenapa Baru Sekarang?

Berita Terkait

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB

Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hendri Jayadi Pandiangan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Hendri Jayadi: Dominus Litis Berpotensi Menimbulkan Tumpang Tindih

26 Mei 2025 17:05 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHP, Terancam Molor Lagi?

7 Mei 2025 14:51 WIB