Baleg Sarankan Revisi UU ITE Dibahas Dalam Pansus

elvo
elvo
Diperbarui 5 Juli 2022 16:28 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyarankan agar revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus). Langkah itu menurut dia agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif dan berlangsung cepat. "Biar revisi UU ITE berlangsung cepat, lebih baik dibuat Pansus, sesuai dengan aspirasi para korban karena yang menjadi masalah yaitu Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE. Kita lihat sikap pemerintah," kata Willy usai Baleg menerima audiensi Paguyuban Korban UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE (PAKU ITE) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan, kalau pembahasan revisi UU ITE dalam bentuk Pansus maka bisa melibatkan Komisi I dan Komisi III DPR RI sehingga materi yang dibahas bisa komprehensif. Menurut dia, UU ITE sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 sehingga tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait siapa wakil pemerintah dalam membahas revisi UU tersebut. Willy menekankan bahwa revisi UU ITE sangat penting dilakukan karena ada beberapa pasal dalam UU tersebut yang menimbulkan persoalan di masyarakat seperti Pasal 27 dan Pasal 28. "Kapolri memang sudah buat Surat Edaran terkait pendekatan keadilan restoratif dalam kasus UU ITE, namun harus diperkuat dengan UU," katanya. Selain itu menurut dia, budaya literasi hukum harus dibangun dalam ranah pidana dan masyarakat karena kasus terkait UU ITE banyak dilaporkan antara anggota keluarga, kakak-adik, konsumen dengan perusahaan. Dalam audiensi tersebut, Baleg menerima aspirasi dari para korban UU ITE yang menyampaikan keluhannya terkait kasus hukum yang menjerat mereka, terutama terkait Pasal 27 dan Pasal 28. Pasal 27 ayat (1), "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Pasal 27 ayat (2), "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian." Pasal 27 ayat (3), "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik." Pasal 27 ayat (4), "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman." Pasal 28 ayat (1), "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik." Pasal 28 ayat (2), "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertent berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Topik:

DPR RI Baleg RUU ITE Transaksi Elektronik

Berita Sebelumnya

Pengamat Soal Pengganti Menpan-RB: Hak De Facto Ibu Megawati, Hasto dan Ahmad Basarah Bisa Jadi!

Berita Selanjutnya

Terkait Dugaan Penyimpanan Dana Amal, Komisi III DPR Desak ACT Transparan dan Bersedia Diaudit

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Nasional
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

6 Oktober 2025 14:22 WIB

Hukum
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko (Foto: Istimewa)

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

6 Oktober 2025 12:45 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB