Agar Persaingan Sempurna, Presidential Threshold Mestinya Dibatasi Maksimum Bukan Minimum!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 10 Juli 2022 15:20 WIB
Jakarta, MI - Mahkamah Konstitusi (MK) gagal paham dalam memutuskan uji materi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden (PT). Demikian dikatakan oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan merespons kabar terbaru MK menolak gugatan yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan kawan-kawan. "MK gagal paham, patut dibubarkan,” kata Anthony melalui tweetnya seperti dikutip Monitorindonesia.com, Minggu (10/7). Menurut Anthony pemusatan kekuasaan harus dibatasi seperti halnya dalam dunia perbisnisan. “Pemusatan kekuasaan harus dibatasi, contohnya UU Antimonopoli,” jelasnya. Dengan begitu, Anthony berpandangan bahwa suatu kekuasaan dalam politik harus dapat dibatasi yakni presidential threshold dibatasi maksimum, bukan minimum untuk menciptakan persaingan pilpres sempurna. “Kartel PT minimum 20 persen menciptakan tirani. MK bertanggung jawab menciptakan tirani di Indonesia,” tutupnya. [Ode]

Topik:

MK presidential threshold

Berita Sebelumnya

Presiden Sri Lanka Mundur, Anthony Budiawan: Masyarakat Punya Hak Penuh Turunkan Presiden Gagal!

Berita Selanjutnya

"Presidential Threshold" dan Peran DPD dalam Percaturan Politik Nasional

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB