Pengguguran Sidang Etik Diduga Buat Lindungi Lili Pintauli, DPR: Mana Bisa, Teori Dasarnya Enggak Pas Bos!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 12 Juli 2022 15:10 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Wuryanto menyoroti sikap sikap Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggugurkan sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Pengguguran sidang etik ini disebut-sebut sebagai upaya untuk melindungi Lili Pintauli yang tersangkut dalam kasus dugaan gratifikasi tiket MotoGP agar tidak dilanjutkan ke ranah pidana, seiring Lili yang sudah mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK. Kata Bambang, seharusnya hal tersebut tidak mesti dilakukan sebab dalam permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi sudah diatur UU. Nomor 19 tahun 2019 dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. "Lalu tindak pidana itu habis karena kemudian dia mengundurkan diri? Mana bisa, teori dasarnya enggak pas bos. Negara hukum tindakan pidana kemudian selesai dengan mengundurkan diri, dari mana rumusannya tolong dong kasih tau saya," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7). Untuk itu Politikus PDIP ini, mengatakan bahwa pihaknya akan menanyakan dasar hukum atas keputusan Dewas KPK yang menggugurkan sidang etik Lili Pintauli itu. "Lah nanti kita tanyakan dasar hukumnya apa. Kalau hari ini pegangan saya dasar hukumnya tidak bisa," kata Bambang. Dewas KPK telah memutuskan bahwa Lili Pintauli Siregar tidak dapat diadili etik dengan alasan Lili sudah mengundurkan diri. "Menetapkan menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik atas nama terperiksa Lili Pintauli Siregar dan menghentikan penyelenggaraan etik," ucap Tumpak H Panggabean selaku ketua majelis sidang etik, Senin (11/7). Tumpak mengatakan surat pengunduran Lili sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Dewas menilai Lili bukan lagi orang yang bisa disidang oleh Dewas. "Menimbang oleh karena terperiksa Lili Pintauli telah mengundurkan diri dari Wakil Ketua KPK RI, dan telah terbit keputusan Presiden RI Nomor 71/P/2022 yang telah memberhentikan terperiksa sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK RI, maka terperiksa tidak lagi berstatus insan komisi yang merupakan subjek hukum dari peraturan Dewas KPK RI," jelas Tumpak.

Topik:

DPR Dewas KPK Gugurkan Sidang Etik Lili Pintauli

Berita Sebelumnya

Bobby Adhityo Meminta Kemenlu dan KBRI Segera Mandatory Evacuation WNI di Sri Lanka

Berita Selanjutnya

Fahri Hamzah Sebut Pengunduran Diri Lili Pintauli Keberanian Luar Biasa, Tapi...

Berita Terkait

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

14 Oktober 2025 02:31 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 Oktober 2025 16:41 WIB