Soroti Keterlibatan BPN Mafia Tanah, DPR: Ini Adalah Oknum, Benahi Internal!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 16 Juli 2022 16:20 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menyarankan agar Badan Pertahanan Nasional (BPN) membenahi internal untuk memberantas mafia tanah. Pasalnya, belakangan ini sejumlah pejabat BPN diciduk polisi lantaran terlibat kasus mafia tanah. "Jadi yang paling penting menurut hemat saya adalah pembenahan di internal, itu yang paling penting. Orang merasa kesulitan walaupun sekarang ini sudah ada istilahnya pelayanan satu pintu tetapi berurusan dengan BPN tetap saja ada masalah, ada birokrasi," kata Guspardi dalam diskusi 'Mafia Tanah Bikin Gerah' di YouTube MNC Trijaya, Sabtu (16/7/2022). Guspardi mengatakan dirinya kerap menemukan adanya birokrasi di hampir seluruh kantor BPN. Katanya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto harus serius dalam membenahi hal ini. "Ini adalah oknum, tapi kalau oknum itu hanya satu dua tempat di kabupaten kota, tapi hampir menyeluruh kami dapati ini birokrasi ini harus dibenahi juga oleh Pak Menteri (Hadi) ini," katanya. Menurut Guspardi, pelaku kasus mafia tanah mudah dilakukan penangkapan. Dia berpandangan bahwa celah dalam masalah ini yakni berada di BPN. "Mafia tanah saya pernah berapa kali sebagai narasumber di berbagai tempat, mafia tanah itu adalah sesuatu yang gampang untuk diselidiki, untuk ditangkap, untuk diproses. Mafia tanah itu pintu masuknya adalah BPN dulu. Kalau BPN dia betul-betul bekerja secara profesional, melihat data dan fakta terhadap persyaratan yang diberikan tentu ini tidak akan terjadi mafia tanah itu," ujarnya. "Kalau BPN dia betul-betul bekerja secara profesional, melihat data dan fakta terhadap persyaratan yang diberikan tentu ini tidak akan terjadi mafia tanah itu. Jadi pintu masuknya semuanya terjadi duplikasi sertifikat terjadi sengketa terjadi mafia dan lain sebagainya itu tentu semuanya itu ditentukan ditetapkan oleh alas hukum yaitu sertifikat," sambungnya. Sejauh ini total ada enam pejabat BPN yang ditangkap polisi. Mereka ditangkap di beberapa wilayah. Dua di antaranya PS, yang merupakan Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Jakarta Utara saat tindak pidana terjadi, dan MB, yang merupakan Ketua Tim Adjudikasi PTSL BPN Jakarta Utara. PS dan MB serta dua pejabat lainnya ditetapkan tersangka bersama 25 orang lainnya. Puluhan tersangka itu terdiri atas pegawai tidak tetap di BPN wilayah Jakarta dan Bekasi, ASN pemerintahan, kepala desa, hingga orang jasa perbankan. Dua pejabat BPN lainnya yang terlibat kasus mafia tanah di Bekasi kemudian ditangkap juga. Dua pejabat tersebut adalah Kepala Kantor BPN Kota Palembang berinisial NS (50) dan Kasi Survei Kantor BPN Bandung Barat RS (58). RS sebelumnya menjabat Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Bekasi Kabupaten. Selain RS dan NS, polisi menangkap pensiunan pejabat BPN berinisial PS (59). PS sebelumnya merupakan mantan Koordinator Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Bekasi.

Topik:

DPR Mafia Tanah bpn

Berita Sebelumnya

Kemensetneg Harap Penunjukkan Mahfud MD Sebagai Plt MenPAN-RB Pastikan Administrasi Berjalan Lebih Optimal

Berita Selanjutnya

Polri Terima Audensi dari Bawaslu

Berita Terkait

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

14 Oktober 2025 02:31 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 Oktober 2025 16:41 WIB