DPR Desak Polri Usut Tuntas Aliran Dana ACT Kegiatan Terorisme di Luar Negeri

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 28 Juli 2022 20:40 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk kegiatan terorisme di luar negeri. Menurutnya, polisi harus perlu menelusuri laporan keuangan ACT untuk menemukan dugaan penyelewengan lain dalam pengaliran dana. Kata dia, kemungkinan aliran dana dari ACT untuk kegiatan terorisme di luar negeri, sebagaimana disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Kami di Komisi III mendesak Bareskrim Polri untuk terus menyelidiki dugaan penyelewengan dana lainnya, dan tentunya terkait kemungkinan adanya dana tersebut disalurkan pada kegiatan teroris di luar negeri," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (28/7). Sahroni menjelaskan, bahwa Aparat kepolisian bersama BNPT dan institusi terkait lainnya harus mengusut kasus dugaan penyelewengan dana yang dilakukan ACT secara tuntas. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menangkap semua pelaku terkait. "Tangkap pelaku-pelaku terkait, dan amankan aset, dan pastikan semuanya terbongkar. Soal teroris ini, kita tidak bisa main-main," ujar Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu. Sahroni berkata penyelewengan dana yang diduga dilakukan ACT tidak bisa diterima akal sehat dan sangat menyakiti hati nurani. Menurutnya, polisi harus terus melakukan penelusuran atas dugaan penyelewengan-penyelewengan lain oleh ACT. "Tentunya, penetapan tersangka ini menjadi titik terang bagi penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Hal ini tentunya sangat menyakitkan ya, terutama kita tahu, dananya juga didapat dari keluarga yang mengalami musibah," ujarnya. Sebelumnya, BNPT mencurigai aliran dana dari ACT ke luar negeri, seperti Turki hingga India. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan dugaan itu didapat pihaknya setelah melakukan penyelidikan soal transaksi mencurigakan ACT dengan pihak yang diduga kuat terkait jaringan terorisme. "Hari ini masih memerlukan penyelidikan untuk objek penerima sumbangan yang berada di luar negeri. Karena ini berkaitan dengan pihak-pihak yang diduga kuat terkait dengan jaringan terorisme," kata Boy, Senin (25/7). "Sementara kan India dan Turki. Sementara, dua negara itu yang dicurigai ada pihak-pihak penerima. Dan proses investigasi sedang berjalan," lanjutnya.

Topik:

DPR Polri ACT

Berita Sebelumnya

PDIP Kantongi Nama Calon Menpan-RB, Siapakah Dia?

Berita Selanjutnya

Ketua MPR RI Dukung BI Terbitkan Rupiah Digital

Berita Terkait

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

24 Oktober 2025 21:18 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok MI)

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

24 Oktober 2025 12:27 WIB

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB