Mardani: Tidak Boleh KPK Bermain-main dengan Kewenangannya, Jangan Mudah Kecolongan DPO

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 29 Juli 2022 11:20 WIB
Jakarta, MI - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak bermain-main soal kewenangannya dalam memberantas korupsi. Pasalnya, masyarakat saat ini tengah bertanya-tanya soal tren lembaga antirasuah itu. "Tidak boleh @KPK_RI bermain-main dengan kewenangannya. Kian mudahnya KPK ‘kecolongan’ sejumlah tersangka (yang masuk dalam DPO) merupakan tren buruk bagi KPK. Tidak salah jika publik mempertanyakan mengenai tren buruk KPK selama ini," kata Mardani Ali Sera melalui tweetnya seperti dikutip Monitorindonesia.com, Jum'at (29/7). Menuntut Mardani Ali Sera, timbul berbagai pertanyaan, seperti apakah ada masalah di internal KPK yg justru memberikan kesempatan tersangka menyembunyikan atau melarikan diri. "Terlebih, dulu sempat ada kasus bocornya informasi sampai penyidik meminta suap kepada pihak yang berperkara," jelasnya. Jika ini benar, tegas Mardani Ali Sera, maka KPK wajib memperketat pengawasan internal dan mereka yg terbukti membocorkan informasi ke pihak berperkara. "Mereka yang terbuktu membocorkan informasi ke pihak berperkara, mesti ditindak etik dan pidana," pungkas Anggota Komisi III DPR RI itu.

Topik:

mardani ali sera KPK

Berita Sebelumnya

Surya Djandra Dukung Anies Nyapres 2024, Pengamat: Bikin Malu PSI

Berita Selanjutnya

Puluhan WNI di Kamboja Tertipu dan Disekap, Bobby Adhityo Rizaldi Angkat Bicara

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

6 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Maraton Pemeriksaan Saksi di Kasus Korupsi Kuota Haji: Biar Segera Tuntas

14 jam yang lalu

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

25 Oktober 2025 20:09 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

25 Oktober 2025 19:56 WIB

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB