Judicial Review Presidential Thershold Mampu Merubah Peta Partai Politik

Adelio Pratama

Diperbarui 15 Agustus 2022 00:37 WIB

Judicial Review Presidential Thershold Mampu Merubah Peta Partai Politik

Jakarta, MI - Peta partai politik saat ini dinyatakan masih dapat berubah. Selain karena belum selesainya tahapan verifikasi, juga karena setiap pihak masih menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengajuan Judicial Review Presidential Threshold oleh PKS. Wakil Ketua BPW Banjabar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Karyatin Subiyantoro menyatakan jika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan PKS untuk menurunkan angka ambang batas Presidential Threshold dari 20 persen ke 7 hingga 9 persen, peta kekuatan partai politik dan orientasi calon presiden akan berubah. “Kontestasi baru akan jelas setelah tahapan verifikasi faktual dan administrasi selesai. Masyarakat baru akan bisa melihat siapa yang berhak ikut di Pemilu 2024 dan baru akan muncul tokoh politik yang akan maju dalam pilpres atau pileg. Apalagi, jika ajuan PKS terkait presidential threshold ada hasilnya dan jawabannya, maka akan ada perubahan yang sangat besar,” kata Karyatin kepada wartawan, Minggu (14/8). Ia menyatakan pengajuan PKS ini memang berbeda dengan pengajuan PT lainnya dan membutuhkan penghitungan dari para administrasi Judicial Review. “Kita masih wait and see. Kita menunggu rekomendasi MK kepada DPR. Jika memang dinyatakan membutuhkan perubahan, maka akan ada pertarungan lain,” ujarnya. Dan Karyatin meyakini, jika ada perubahan angka ambang batas, maka poros politik tidak hanya akan ada sejumlah 3 atau 4 poros. “Bisa saja bermunculan poros lainnya. Karena mereka memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Dan jika itu terjadi, maka akan menjadi kemajuan politik yang bagus. Karena akan menjadi entry point bagi semua,” jelasnya. Karyatin menyebutkan, bagi PKS, perubahan angka ambang batas tersebut memiliki makna besar bagi masyarakat secara keseluruhan. “Karena setiap masyarakat, organisasi masyarakat maupun partai politik, punya hak yang sama untuk mengajukan orang-orangnya, yang bagi mereka memiliki nilai potensial untuk menjadi pemimpin. Dalam hal ini presiden,” kata legislator PKS di DPRD DKI Jakarta ini. PKS sendiri, menurutnya, saat ini sedang menjadi pusat perhatian. “Karena yang sedang diajukan PKS ini ditunggu oleh partai lainnya. Jika memang hasilnya sesuai dengan yang diajukan PKS, maka sudah pasti akan ada gerakan baru dalam peta politik menuju Pemilu 2024,” pungkasnya.

Topik:

MK presidential threshold Judicial Review

Judicial Review Presidential Thershold Mampu Merubah Peta Partai Politik

Berita Sebelumnya

Tak Dipinjamkan Ambulans, Warga Mamuju Tandu Jenazah 13 KM, DPR Angkat Bicara!

Berita Selanjutnya

KPU Resmi Tutup Pendaftaran, Ini Rincian Parpol yang Sudah Mendaftar

Berita Terkait

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

Tapera jadi Tabungan Sukarela

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

Gugatan UU Polri soal Pendidikan Minimal Ditolak MK

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K