Isu Jokowi Jadi Ketum PDIP, Ganjar Pranowo: Waspada Penumpang Gelap

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 31 Oktober 2022 10:55 WIB
Jakarta, MI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta publik waspada, akan hadirnya penumpang gelap di balik isu Jokowi jadi ketua umum PDIP. Menurutnya, ada upaya adu domba di balik isu itu, yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di partai tersebut. "Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap, yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Minggu (30/10). Ganjar menegaskan ia dan Presiden Jokowi merupakan orang PDIP yang sangat paham aturan dan relasi di dalam tubuh partai tersebut. "(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai dan sangat sembrono," ujarnya. Menurut Ganjar, mengenai suksesi ketua umum, kongres partai sudah mengaturnya dengan sangat rapi. Sehingga, kata Ganjar, ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar. "Itu sangat ngawur. Pak Jokowi bukan tipe yang seperti itu," ungkapnya. Karena itu, Ganjar pun mengajak seluruh pendukung Presiden Jokowi meng-counter isu tersebut agar tidak menjadi bola liar. "Saya kira yang seperti ini mesti dicermati. Apakah ini ide pribadi atau seruan orang? Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera meng-counter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba," tuturnya. Menurut Ganjar, nuansa penumpang gelap dan adu domba juga telah tercium pada kejadian beberapa waktu lalu. Di mana saat itu ada sekelompok orang mengaku sebagai relawan Ganjar, yang mendesak KPK mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kasus KTP elektronik. Lebih lanjut, Ganjar pun meminta agar relawan manapun tidak menggunakan strategi politik kotor. Terutama menjelang Pilpres 2024 nanti. "Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapapun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang. Dua tidak mendiskreditkan orang. Tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai," pungkasnya.

Topik:

Jokowi PDIP Ganjar Pranowo

Berita Sebelumnya

Di hadapan Forum APPF 30, Puan Maharani Bicara Kesetaraan Gender

Berita Selanjutnya

Jauh dari Kata Sejahtera, DPR Bakal Bentuk PansusTenaga Honorer

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Hukum
Happy Hapsoro (kiri) dan Puan Maharani (kanan) (Foto: Kolase MI)

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

29 September 2025 14:16 WIB

Nasional
Wahyudin Moridu (Foto: Repro)

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta

20 September 2025 15:37 WIB

Nasional
Rekaman video viral anggota DPRD Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu yang sebut ingin rampok uang negara (Foto: Tangkapan Layar)

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara

20 September 2025 13:05 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB