Pelanggaran Pemilu Kerap Terjadi, DPR Pertanyakan Kinerja Bawaslu

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Junimart Girsang mencecar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja soal pelanggaran pemilu yang seringkali terjadi dan hanya sampai pada penyidikan Polisi dan Kejaksaan. Hal tersebut ia sampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dan Bawaslu RI yang berlangsung di ruang rapat Komisi II, gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (15/11). "Ini tadi mengenai Bawaslu, ketika Bawaslu menemukan temuan, tentu kan pembahasan, ketika dalam pembahasan dalam model three partied, mereka katakan naik ke penyidikan. Setelah naik ke penyidikan itu berhenti, Pak, apa sikap Bawaslu di sini? Ini yang perlu, maka saya tanya, kerja Bawaslu ini di mana? Gitu," tegasnya. Menurut politikus PDIP ini, harus ada kepastian dari pihak Bawaslu RI dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut apakah ada keterlibatan atau tidak. Jika tidak ada keterlibatan langsung Bawaslu sama halnya memberikan peluang untuk menghentikan kasus pelanggaran tersebut. "Ini kan sudah oke three partied, naik penyidikan, nah pertanyaan saya apakah dalam penyidikan Bawaslu masih ikut nggak? Tidak ikut kan? Ya kan? Artinya memberi peluang kepada mereka untuk menghentikan, ini di mana peran Bawaslu? Ini yang perlu, jadi jangan Bawaslu yang keria dari bawah, three partied nyatakan oke ke penyidikan, naik ke penyidikan SP3, Pak. Ini gimana menyikapinya? Kan sudah FGD juga, dibicarakan nggak itu? Tolong Pak Bagja," tegasnya. Junimart lalu menyoroti peran Bawaslu. Dia mengaku heran lantaran Bawaslu tidak berdaya pada penegakan hukum padahal anggaran yang dipakai untuk bagian itu besar. "Gini loh Pak Bagja, saya bukan mau debat kusir, Pak, ini kan praktik tahun 2019 dan tahun 2014, ini sering, Pak, bahkan menurut saya itu bukti sudah A1 konkret semua, berhenti, Pak, sedangkan anggaran Bawaslu itu gede untuk gakkum ini, masa bisa berhenti? Ya kan," pungkasnya. (MI/Adi)