Kapankah RKUHP Disahkan?

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 25 November 2022 17:49 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan RKUHP ditargetkan disahkan di paripurna sebelum DPR memasuki masa reses, yakni 15 Desember 2022 setelah ada revisi pasal yang dinilai kontroversial tersebut rampung. "Dan insyaallah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR," katanya kepada wartawan, Jum'at, (25/11). Menurutnya, Komisi III kini telah bersurat kepada jajaran pimpinan DPR agar produk hukum itu segera dibahas di rapat pimpinan (rapim) dan badan musyawarah (bamus). Atas hal itu, tegasnya, pihaknya akan menggelar rapim dalam waktu dekat. "Surat dari Komisi III terkonfirmasi hari ini sudah masuk ke sekretariat jenderal (Setjen) DPR RI Ya, menurut hasil komunikasi dengan Bu Ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapimkan,"tuturnya. Lebih lanjut Dasco menegaskan, DPR dan Pemerintah harus melakukan sosialisasi dalam waktu dekat ini kepada masyarakat agar tak ternilai menjadi polemik kedepannya. "DPR dan pemerintah untuk sosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal krusial supaya masyarakat mengerti. Karena ada beberapa pasal sebenernya sudah kita harmonisasikan, harusnya nggak jadi polemik," tegasnya. Dasco menambahkan, apabila ada kelompok masyarakat yang kurang senang dengan isi tiap pasal dari RKUHP tersebut, silakan lakukan gugatan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Konsitusi dan ini menjadi hak konstitusional masyarakat itu sendiri. "Kalau menurut saya kan kita ada jalur konstitusional, yang tidak puas boleh upaya ke MK, misal, karena kita punya RKUHP sudah saatnya disahkan. Kita ini kan sudah lama terhenti. Sudah pernah dihentikan dibahas lagi dihentikan dibahas lagi dan kali ini tinggal pasal krusial yang sebenernya menurut kita kalau disosialisasikan," tutupnya. (MI/Adi)

Topik:

RKUHP

Berita Sebelumnya

Pengamat: Untuk Stabilitas, Indonesia Butuh Pemerintahan dengan Kekuatan Parlemen Mayoritas

Berita Selanjutnya

Senator Sultra Harap Bantuan yang Diberi Meringankan Beban Korban Gempa Cianjur

Berita Terkait

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB

Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hendri Jayadi Pandiangan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Hendri Jayadi: Dominus Litis Berpotensi Menimbulkan Tumpang Tindih

26 Mei 2025 17:05 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHP, Terancam Molor Lagi?

7 Mei 2025 14:51 WIB