Jokowi Dihasut Perang Politik, Pengamat: Itu Gak Benar, Sangat Berbahaya!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 28 November 2022 16:22 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Budi Satrio atau Hensat menyesalkan pernyataan yang diucapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani terkait perang dengan lawan politik Presiden Joko Widodo. “Ternyata pemerintah juga belum bisa move on begitu. Masih menganggap ada yang berseberangan yang perlu diperangi. Padahal demokrasi itu wajar kalau ada yang beda pikiran, beda pendapat. Bukan kemudian seolah-olah semuanya harus satu suara, kalau gak satu suara harus diperangi,” kata Hensat sapaan akrabnya kepada wartawan, Senin (28/11). Pembicaraan antara Benny dengan Jokowi tersebut, dianggap Hensat begitu membahayakan. Sebab Benny sendiri merupakan pejabat negara yang mengartikulasikan nada kebencian terhadap lawan politik pemerintah kepada Jokowi yang masih menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. “Bahaya kalau presiden mendengar masukan-masukan gak jelas, gak benar seperti ini secara terus-terusan. Sehingga apa? Kader demokrasinya menjadi makin rendah,” katanya. Hensat mengingatkan Benny yang sampai saat ini masih digaji pakai duit rakyat supaya mengedepankan musyawarah. Sebab para pendiri bangsa menggunakan hal itu guna menjembatani pelbagai perbedaan pikiran. “Ada teknologi yang diwariskan oleh pendiri bangsa, namanya musyawarah mufakat, nah itu yang digunakan bukan tempur darat,” tutupnya. Sebelumnya, viral video berisi percakapan antara pria yang diduga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebar luas di media sosial. Video itu menampilkan semangat yang menggebu dari Benny untuk meminta restu dari Jokowi supaya bisa tempur lapangan dengan lawan politik Jokowi. “Kita ini pemenang di Pilpres Pak, kita ini besar. Tapi serangan lawan ini masih terus, sarannya adalah amplifikasi program-program keberhasilan Bapak. Kedua, kita gemas Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak,” kata Benny dalam potongan video tersebut, dikutip Monitor Indonesia, Senin (28/11). “Kalau Bapak tidak mengizinkan untuk tempur lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus (ditegakkan)” lanjutnya. Minta dipidanakan: Pernyataan Benny dijawab Jokowi dengan ucapan, “contohnya?” Benny menerangkan bahwa penegakkan hukum bisa dilakukan melalui memidana mereka yang memfitnah Jokowi, mengadu domba antarumat, dan menyebarkan kabar bohong. “Penegakan hukum ini yang harus dilakukan, karena ketika tidak, kita hilang kesabaran ya sudah kita yang akan melawan di lapangan,” tandasnya. (MI/As) #Perang Politik

Topik:

Jokowi BP2MI

Berita Sebelumnya

Kepala BP2MI Minta Restu Jokowi Perang Politik

Berita Selanjutnya

Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan Bergabung dengan Partai Golkar?

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB

Hukum
Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum dari Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya. Foto: Dok MI/Istimewa

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

28 Agustus 2025 01:30 WIB