DPR Meminta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pendidikan Kota Depok

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 30 November 2022 15:57 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menegaskan bahwa pembangunan masjid di SDN Pocin 1 sebenarnya bisa ditunda untuk jaminan siswa yang sedang belajar di sekolah tersebut. Sebaiknya pemerintah Kota Depok peka terhadap dunia pendidikan dan jangan seenaknya membangun sesuatu yang belum jelas manfaatnya. "Sempat saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Depok, perlu percepatan penanganan menyangkut soal relokasi ini. Jadi mereka seolah-olah ada semacam pekerjaan yang tidak dituntas-tuntaskan dan jangan sampai pendidikan dibarter oleh rencana pembangunan yang menurut saya belum jelas kebermanfaatannya," ucapnya kepada wartawan, Rabu, (30/11). Ia khawatir jangan sampai pembangunan masjid ini di anggap hanya sebagai barter dengan mengorbankan sekolah. Sebaiknya pembangunannya bisa ditunda agar siswa belajar lebih baik lagi. "Dan jangan sampai dibarterkan, dinegosiasikan, dengan rencana pembangunan yang sebetulnya bisa ditunda," tuturnya. Menurutnya, sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara detail tujuan dari pembangunan masjid tersebut memiliki urgensi yang pasti atau tidak. "Saya tidak tahu persis ya apa rencana di balik pembangunan masjid itu yang, lalu, harus mengorbankan sekolah, gitu. Saya belum ketemu urgensinya sama sekali," ujarnya. Huda menegaskan urusan lembaga pendidikan di tataran SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam konteks ini yakni Pemkot Depok. Meskipun demikian, dia mendorong Kemendikbudristek mengambil langkah agar persoalan ini selesai. "Ya kewenangan SD, SMP, kan memang ada di pemerintah daerah kabupaten/kota, tapi saya merasa kalau ini sudah menjadi semacam protes, keresahan, saya kira Kemendikbud harus mengambil langkah untuk mengkoordinasikan, memastikan, bahwa ketidaknyamanan ini harus disudahi dan minta kepada Pemda Kota Depok untuk menyelesaikan kasus ini," pungkasnya. (MI/Adi) #Kemendikbudristek

Topik:

DPR RI kemendikbudristek

Berita Sebelumnya

UU IKN Seumur Jagung Mau Direvisi, Mardani Ali Sera: Air Didulang Terpercik Wajah Sendiri

Berita Selanjutnya

Provokatif! Sifat Benny Ramdhani Disebut Premanisme, Brutal, Anti Kritik

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2 Oktober 2025 09:36 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB

Ekonomi
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (Dok. MI)

Nasim Khan: Perpres Tata Niaga Gula Penting Selamatkan Petani dan Konsumen

30 September 2025 12:44 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Periksa Dirut PT Tera Data Indonesia terkait Kasus Chromebook

30 September 2025 12:29 WIB