Dasco: Pemilu Berkualitas Ditandai dengan Kompetisi dan Keterwakilan yang Tinggi

Jakarta, MI - Pemilu yang berkualitas harus lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, serta mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi selain memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam acara pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Pakuan, Bogor Jawa Barat. Acara itu turut dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dalam kaitannya dengan aspek partisipatif dan derajat keterwakilan, Dasco mengatakan pemilu harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. Hak rakyat untuk memilih harus dijamin agar demokrasi tetap berkualitas. Bahkan dia mengatakan pemilu yang tidak melibatkan rakyat merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia. Sedangkan dari sisi pelaksanaan pemilu, Dasco mengatakan bahwa untuk mencapai pemilu yang jujur, adil dan bermartabat, pemilu harus diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas dan profesionalitas. Demikian juga dengan aspek akuntabilitas yang penting dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. "Pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun,” ujarnya. Dalam prosesi pengukuhan tersebut, Dasco menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul "Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat". Dasco menjabarkan suasana pemilu yang menurutnya sebagai puncak dari pesta demokrasi di Indonesia. "Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan," katanya. Dia menambahkan bahwa rakyat harus menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya. Dasco juga menjelaskan bahwa jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya, katanya. Pada bagian lain, Dasco menegaskan bahwa pemilu sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politik rakyat bagi penyelenggaraan negara, ujar politisi Partai Gerindra tersebut.