DPR Pesimis Indonesia Bisa Jadi Produsen Baterai Kendaraan Listrik

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Desember 2022 21:26 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam mengaku pesimis Indonesia bisa menjadi produsen besar baterai kendaraan listrik. Syaikhul beragumen, meskipun Indonesia memiliki potensi nikel yang sangat besar, namun tidak mempunyai lithium untuk mendukung produksi baterai. Sehingga kata dia, untuk menjadi produsen baterai, Indonesia harus tetap impor lithium. “Kita sudah gembor-gembor menjadi produsen baterai kendaraan listrik. Pertanyaan dasarnya kita tidak punya lithium. Terus terang kalau secara pribadi, agak pesimis. Toh kalau kita mau jadi produsen besar itu tetap aja lithiumnya impor. Semakin besar produksinya, semakin besar impornya. Kita tidak mengendorkan semangat kita untuk jadi pionir, cuma realitanya begitu,” kata Syaikhul, ditulis Jumat, (09/12/2022). Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku lebih tertarik dengan rencana Kemenperin dalam mengembangkan industri semikonduktor ini. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pasir silika yang besar. Sebelumnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Syaikhul meminta pemerintah menutup ekspor pasir silika segera ditutup. Sehingga jangan menjadi ramai ketika pasir silika diekspor terus menerus, namun jumlah cadangan di dalam negeri habis. “Karena itu, kita perlu Raker dengan Kementerian ESDM. Artinya kita bahas tuntas. Jadi ekosistem dan hilirisasi ini kita tuntaskan betul. Maaf, kita itu bangga tidak mengekspor nikel, tapi tetap aja diekspor dengan nilai tambah yang kecil. Memang bukan produk mentah, tapi nilai tambahnya sangat kecil. Kan yang kita harapkan ada nilai tambah yang benar-benar optimal. Kita berharap kalau industri semikonduktor kita tuntaskan di sini, karena Kemenperin dan Kementerian ESDM mitra Komisi VII,” tutup dia.  

Topik:

Baterai kendaraan listrik

Berita Sebelumnya

DPR Anggap Mitigasi Bencana di Indonesia Masih Kurang

Berita Selanjutnya

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU P2SK Dibahas di Paripurna