Tolak Skema Power Wheeling, Yulian Gunhar: Bau Liberalisasi PLN dalam RUU EBET

Syamsul

Diperbarui 13 Desember 2022 18:26 WIB

Tolak Skema Power Wheeling, Yulian Gunhar: Bau Liberalisasi PLN dalam RUU EBET

Jakarta, MI- Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, menolak skema power wheeling masuk di dalam RUU Energi Baru Energi Terbarukan (EBET), mengingat sangat berbau liberalisasi PLN dan hanya akan menguntungkan pembangkit swasta. “Skema Power Wheeling akan membuat pembangkit swasta bebas menjual listrik langsung kepada konsumen di mana pun, melalui jaringan transmisi dan distribusi PLN. Sedangkan PLN hanya mendapatkan toll fee (biaya angkut) saja," katanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12/2022). Jika skema power wheeling dimasukan dalam UU EBET, maka menurutnya akan menimbulkan sejumlah kerugian keuangan negara. Sebab, Gunhar menambahkan, PLN akan wajib membeli listrik yang diproduksi pembangkit swasta, walau dalam kondisi over supply. "PLN harus menanggung beban Take or Pay (ToP) jika listrik yang disediakan swasta tidak terserap atau over supply. Di mana setiap tambahan pembangkit sebesar 1 GW akan mengakibatkan tambahan beban ToP rata-rata sebesar Rp. 2,99 Trilyun," katanya. Menurutnya, beban terhadap keuangan negara tersebut akan mengurangi kemampuan untuk mengaliri listrik ke berbagai wilayah terpencil yang saat ini belum terjangkau listrik. "Saat ini yang sangat prioritas dibutuhkan rakyat adalah mengaliri listrik kepada daerah terpencil, serta kondisi over supply listrik yang biayanya ditanggung negara, bukan skema power wheeling," katanya. Selain itu, legislator PDI Perjuangan ini menilai, jika klausul tersebut diloloskan maka sejatinya melanggar UU Kelistrikan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait unbundling yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD 1945. "Power wheeling pada dasarnya bentuk liberalisasi PLN, bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan kekayaan negara harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk masyarakat. Sehingga aset pemerintah berupa transmisi dan jaringan distribusi sejatinya tidak bisa dikomersialisasikan," tegasnya.

Topik:

PLN

Tolak Skema Power Wheeling, Yulian Gunhar: Bau Liberalisasi PLN dalam RUU EBET

Berita Sebelumnya

Perppu Pemilu Diteken Presiden, Nomor Urut Parpol di DPR Bisa Pakai Yang Lama, Anggota DPR Jadi 580 Orang

Berita Selanjutnya

Partai Ummat Tidak Lolos atau Tidak Diloloskan Ikut Pemilu 2024?

Berita Terkait

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Diduga Lakukan Abuse of Power Melaui Praktik Rombak Petinggi Anak Perusahaan dan Sub Holding

Dugaan Monopoli dan Markup Rp45 M, PLN dan PT Serambi Gayo Sentosa akan Dilaporkan ke KPK dan Kejagung

PLN Tampil Kaya di Atas Kertas tapi Siapa yang Sebenarnya Untung?

Seabrek Temuan BPK di PLN Ini Tak Ada yang Diusut APH! Mengapa?

Copot Dirut Darmawan! Utang PLN Tambah Rp156 M per Hari

BPK Ungkap Kerugian PTPN II atas Kerja Sama PLN dan PPI

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K