PP Persis Sebut Pemerintah Tak Punya Skala Prioritas Terkait Pengelolaan Keuangan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 23 Desember 2022 13:35 WIB
Jakarta, MI- Pada tahun 2023 pemerintah diminta untuk jeli dan cermat memilah mana kegiatan serta program yang sifatnya urgent dan perlu didukung pendanaannya. Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kegiatan yang hanya bersifat meningkatkan pencitraan publik di tahun 2023. Pasalnya, dalam tingkat realisasi dan implementasi sejumlah program pemerintah masih belum selektif. Pemerintah terkesan belum memiliki skala prioritas menjadi panduan perencanaan dan pengelolaan keuangan negara pada tahun 2022. Begitu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PP Persis Prof Atif Latiful Hayat dalam Sarasehan Perekonomian Nasional Dewan Tafkir PP Persis. PP Persis sendiri memberikan evaluasi soal perekonomian nasional dan proyeksinya pada tahun 2023. “Pemerintah terkesan belum memiliki skala prioritas yang menjadi panduan perencanaan dan pengelolaan keuangan negara pada tahun 2022. Oleh karena itu pada tahun 2023 mendatang, pemerintah harus jeli dan cermat memilah mana kegiatan yang sifatnya 'urgent' dan perlu didukung pendanaanya, mana yang sifatnya just important", dan mana yang sifatnya meningkatkan pencitraan publik (nice to have),” kata Prof Atif dalam keterangannya, Jumat (23/12/22). Di tengah ancaman resesi ekonomi 2023, Prof Atif berharap, pemerintah memfokuskan pembangunan kepada proyek-proyek infrastruktur yang memiliki multiplier effect ekonomi dan melibatkan masyarakat Indonesia. Ia pun mencontohkan, beberapa proyek infrastruktur yang tidak memberikan multiplier effect ekonomi seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kerta Jati, Bandara Bandara Ngloram Cepu, Bandara Soedirman Purbalingga, dan Bandara Wiriadinata Tasikmalaya. “Di tengah keterbatasan anggaran dan ruang fiskal yang sempit, pada tahun 2023 mendatang proyek-proyek pembangunan infrastruktur harus diutamakan ke proyek-proyek yang memiliki multiplier effect ekonomi yang besar yang melibatkan masyarakat Indonesia, dengan bahan baku yang berasal dari Indonesia,” jelas dia. Dalam pandangan di tahun 2022, PP Persis memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait keberhasilannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2022 kembali ke tingkat 5 persen. Namun yang terpenting dan harus menjadi perhatian adalah bukan sekedar angka pertumbuhan yang naik. “Pemerintah harus berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang layak (decent job) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. PP Persis melihat ada penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Pada periode sebelumnya, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan antara 300.000 – 350.000 lapangan kerja baru. Tak hanya itu, kata dia, saat ini 1 persen dari pertumbuhan ekonomi juga hanya menciptakan lapangan kerja antara 200.000–250.000. Padahal, pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh sektor jasa keuangan yang notabene sektor padat modal dan tidak memerlukan banyak pekerja. “Ke depan pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor riil bersifat padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja,” beber dia. Meski demikian, ia mengakui, kebijakan realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah bersama DPR dalam upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sudah tepat. “Kolaborasi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan burden sharing juga sudah relatif baik. Kebijakan moneter melalui penentuan suku bunga acuan yang adaptif juga ikut mendorong proses pemulihan berjalan lebih cepat,” pungkasnya.

Topik:

PP Persis

Berita Sebelumnya

Sukamta: Sebagai Bangsa Besar, Indonesia Tidak Perlu Mengemis Permintaan Maaf dari Belanda

Berita Selanjutnya

Refleksi Akhir Tahun, Pimpinan Komisi III DPR Minta KPK Gaspol Berantas Korupsi