Hanura Dukung Jokowi Evaluasi Total Menteri yang Tak Sejalan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 27 Desember 2022 16:44 WIB
Jakarta, MI- Menteri kabinet yang tak sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional yang dipimpin langsung Presiden Jokowi layak mendapatkan evaluasi total. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Hengki Irawan merespons kabar santernya reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kabarnya menteri Partai NasDem akan didepak dari kabinet dalam reshuffle ini. “Menteri kabinet yang tidak sebangun program kerjanya atau dinilai kebijakan politiknya tidak sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional yang dipimpin langsung Presiden Jokowi layak mendapatkan evaluasi total,” tegas Hengki, Selasa (27/12/202). Hengki menegaskan, Partai Hanura mendukung penuh seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil Presiden Jokowi. Hal ini, selaras dan senafas dengan arahan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO. “Sesuai arahan Ketua Umum Partai Hanura OSO tentunya Hanura mendukung penuh seluruh kebijakan Presiden Jokowi demi kemajuan Indonesia mewujudkan kesejahteraan Rakyat, pemerataan hasil-hasil Pembangunan (Indonesia maju membangun dari daerah),” jelas Hengki. Hengki menyerahkan, sepenuhnya keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Hengki yakin, Jokowi telah memiliki hasil evaluasi kinerja para menterinya “Yang demikian itu adalah hak prerogatif kewenangan Presiden di atur dalam konstitusi UUD 1945. Di luar alasan Kinerja Presiden tentu mempertimbangkan semua faktor, faktor politik, faktor profesionalitas, yang juga menentukan kinerja kabinet agar satu bangun gotong royong melaksanakan sesuai visi misi hingga akhir jabatan presiden 2024,” beber Hengki. Hengki pun meminta semua pihak dapat menunggu dan menanti keputusan Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet. "Kita nantikan saja langkah terbaik presiden,” pungkasnya.

Topik:

isu reshuffle

Berita Sebelumnya

FPKS Sayangkan Rencana Pemerintah Hentikan Program BLT

Berita Selanjutnya

Soal Dugaan Pelabuhan Batam Centre Jadi Tempat Pemberangkatan PMI Ilegal, DPR Desak BP2MI Turun Tangan