Soal Dugaan Pelabuhan Batam Centre Jadi Tempat Pemberangkatan PMI Ilegal, DPR Desak BP2MI Turun Tangan

Jakarta, MI- Aggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher mendesak BP2MI turun tangan menyikapi dugaan adanya pemberangkatan PMI non prosedural melalui Pelabuhan Batam Centre. "Saya meminta agar BP2MI turun langsung untuk menuntaskan dugaan tersebut. Benar atau tidaknya harus diusut secara transparan dan menyeluruh," tandas Politikus PKS itu, Selasa (27/12/2022). Sebelumnya, kuat dugaan pelabuhan Batam centre menjadi tempat penyaluran PMI non prosedural. Diperkirakan, dalam satu kapal, ada ratusan PMI non prosedural yang diberangkatkan. Menurut penelusuran salah satu media nasional, petugas pelabuhan juga ikut bermain dalam kasus tersebut. Para PMI tersebut diinformasikan berangkat hanya bermodal paspor semata tanpa adanya kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana aturan yang ditetapkan. Menurut Netty, hal ini sangat memprihatinkan “Apalagi pelabuhan tersebut adalah pelabuhan resmi yang sudah seharusnya pengawasannya ketat," katanya. Netty meminta agar BP2MI menindak siapapun yang terlibat dalam jaringan sindikat mafia penyalur PMI non prosedural. "Jangan pandang bulu, sikat habis semuanya yang terlibat dalam penyaluran PMI non prosedural. Tindakan tegas serta hukuman maksimal harus diberikan kepada para petugas yang ikut terlibat," ungkap Netty. Terakhir Netty meminta agar pemerintah memaksimalkan perlindungan terhadap PMI maupun calon PMI. "Perlindungan untuk PMI dari pemerintah pusat maupun daerah merupakan amanat UU yang harus ditunaikan. Para PMI harus terlindungi baik mereka sebelum bekerja, saat bekerja dan sesudah bekerja" pungkas Netty.