Soal Isu Reshuffle Kabinet, Ahmad Ali: Masa NasDem Mau Dibuang di Tengah Jalan?

Jakarta, MI- Partai NasDem menganggap pernyataan Politikus senior PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi dua menteri dinilai tidak etis. Pasalnya, Presiden Jokowi diyakini tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberitahu tentang evaluasi kinerja kabinet. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali membalas pernyataan Djarot Saiful Hidayat. Eks Wagub DKI Jakarta itu menjadi sorotan setelah meminta Jokowi melakukan evaluasi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. “Tidak etis ada orang yang menyuruh-menyuruh beliau. Pak Jokowi itu tidak punya kewajiban apa-apa memberitahukan kepada siapa pun tentang evaluasi kinerja kabinet,” kata Politikus NasDem itu, Selasa (27/12/2022). Ahmad Ali juga memandang, tidak pantas bila ada sosok atau seseorang memberikan perintah kepada Presiden Jokowi. Sedangkan, kata Ahmad Ali, Presiden Jokowi tidak memiliki posisi lebih rendah atau bahkan menjadi bawahan partai. “Ini kan kepala pemerintahan, masa disuruh-suruh kalau memang mau mengimbau, tidak perlu bicara ke media, karena partai tidak lebih tinggi daripada presiden,” beber dia. Meski demikian, Ahmad Ali memastikan, bahwa Partai NasDem pimpinan Surya Paloh akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun 2024. Hal ini berlaku sekalipun jika memang nantinya kader NasDem sudah tidak menjadi menteri di kabinet Jokowi. “Komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun. Jadi kami mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. Nasdem dapat jatah kursi kabinet itu sejak ada kerjasama politik dari awal. Jadi kalau evaluasi, bukan karena urusan politik, tapi karena urusan kepentingan kabinet,” jelas Ahmad Ali. Ahmad Ali meyakini, sekalipun memang nantinya kader NasDem diganti atau dicopot dari pos Menteri kabinet Jokowi bukanlah menjadi urusan politik tetapi memang kebutuhan. “Kalau kader NasDem ada yang diganti itu bukan urusan politik, urusan kebutuhan kabinet. Seperti memasukkan PAN itu kan prerogatif beliau. itu bentuk komitmen Pak Jokowi. Masa NasDem mau dibuang di tengah jalan? Pak Jokowi tidak akan melakukan itu,” pungkasnya.