Harga Pertamax Turun, FPDIP: Idealnya BBM Subsidi yang Diturunkan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 4 Januari 2023 13:35 WIB
Jakarta, MI- Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ono Surono merespons langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin agar harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax atau BBM non-subsidi bisa diumumkan seminggu sekali. Ono mengatakan, mestinya pemerintah menurunkan harga bbm subsidi yang banyak digunakan masyarakat. “Alangkah idealnya apabila terjadi turunnya harga minyak dunia maka harga bbm subsidi juga disesuaikan. Semoga Menteri BUMN dan ESDM bisa juga melakukan perhitungan untuk menurunkan harga BBM subsidi,” ujar Politikus PDIP itu, Rabu (4/1/2023). Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) ini mengatakan, bahwa harga BBM non subsidi sendiri ditentukan oleh harga minyak dunia dan faktor keekonomian. Namun, kata Ono, sebaiknya hal itu juga mempertimbangkan kemampuan rakyat sehingga ada faktor lain yang harus menjadi perhatian yaitu inflasi. “Karena yang menjadi biasa, naiknya harga BBM akan mendorong naiknya harga-harga kebutuhan rakyat lainnya. Untuk BBM Subsisi, ada faktor lain yaitu anggaran subsidi yang telah ditetapkan melalui APBN,” papar Ono. Tak kalah penting, Ono turut mengingatkan, pemerintah soal kesulitan para petani dan nelayan dalam mendampatkan BBM jenis subsidi. Ono menegaskan, para nelayan dan petani masih kesulitan mengakses BBM subsidi. “Padahal pemerintah sudah membuat regulasi distribusi BBM subsidi untuk nelayan dan petani tetapi kenyataaannya saat saya turun ke dapil (Indramayu dan Cirebon) masih banyak yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan bbm subsidi untuk usaha mereka,” ungkap Ono. Dengan demikian, Ono berharap, agar pemerintah dapat memerhatikan hal tersebut. Salah satunya, memperbanyak pembangunan pertashop disentra pertanian dan perikanan. “Harus dibangun pertashop disentra pertanian dan perikanan sehingga mereka tidak jauh membeli BBM ke SPBU dengan surat-surat yang jlimet,” pungkas Ono.

Topik:

Harga BBM

Berita Sebelumnya

Jimly Asshiddiqie Duga Perppu Ciptaker Sengaja Disiapkan untuk "Impeachment" Presiden Jokowi

Berita Selanjutnya

Majukan Teknologi Industri, DPR Dorong Pemangku Kepentingan Tingkatkan Kolaborasi