PKS Minta Presiden Jokowi Jangan Lembek Hadapi Perusahaan Tambang, Kenapa?

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 31 Januari 2023 20:07 WIB
Jakarta, MI- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas terhadap perusahaan tambang yang enggan membangun smelter sesuai target yang ditentukan Undang-Undang Minerba. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta Jokowi tak mentolerir berbagai alasan yang disampaikan. Sebab hal ini akan menjadi preseden buruk pengelolaan sumber daya alam Indonesia. "Presiden harus patuh pada ketentuan Undang-Undang. Bukan malah memberikan pemakluman yang bisa dijadikan pembenaran oleh perusahaan tambang untuk mengulur-ulur waktu pembangunan smelter," tegas Politikus PKS itu kepada wartawan, Selasa (31/1/2023). Mulyanto menambahkan, UU Minerba yang berlaku sekarang dibuat melalui pembahasan yang panjang dan telah mempertimbangkan banyak hal. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mangkir dari isi UU tersebut. Terkait hilirisasi mineral tambang, Mulyanto mendesak presiden agar konsisten dan tidak coba-coba untuk melanggar lagi amanat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. "UU ini sudah beberapa kali direvisi, karena amanatnya tidak konsisten dijalankan Pemerintah. Investor kerap akal-akalan untuk menabrak dan meremehkan UU terkait Minerba ini," ungkapnya. Bahkan, kata Mulyanto, mereka mengumumkan secara terbuka ke publik rencana pelanggaran tersebut. "Tidak takut apalagi malu. Sementara Pemerintah lemah dan ogah-ogahan menegakkan aturan tersebut," ujarnya. Yang paling mencolok, lanjut Mulyanto, adalah hilirisasi tembaga PT. Freeport Indonesia (PTFI). Secara terbuka perusahaan ini menyatakan tidak dapat merampungkan smelter tembaganya sesuai dengan tenggat waktu tiga tahun yang diberikan UU Minerba, yakni bulan Juni tahun 2023. "Ini sudah dapat diperkirakan, karena memang pasca UU Minerba diketok, PTFI ogah-ogahan membangun smelter tembaga ini, dengan berbagai alasan termasuk alasan pandemi COVID-19," imbuhnya. Oleh karena itu, anggota Komisi VII DPR ini mendesak agar Presiden Jokowi bersikap tegas dalam menjaga marwah UU. "Jangan sampai pas waktunya, pemerintah malah lembek atau melempem," pungkasnya.

Topik:

PKS Jokowi presiden Tambang Perusahaan tambang

Berita Sebelumnya

Muhaimin Usulkan Pilgub Dihapus, Uchok: Terlalu Banyak Isu yang Dia Lempar Hanya Ngibuli Publik Doank

Berita Selanjutnya

Jika AHY Tak Jadi Cawapres Anies, Demokrat Jabar Ancam Tak All Out

Berita Terkait

Ragam
Ketua Umum (Ketum) Relawan Projo (Foto: Istimewa)

Budi Arie Sampaikan Rencana Perubahan Logo Relawan Projo ke Jokowi

3 jam yang lalu

Hukum
Gedung KPK

Kereta Cepat Whoosh, Politisi Nasdem: Kalau Bicara Jokowi, Luhut, Soal Siapa, Ya Periksa Aja

6 jam yang lalu

Nasional
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Jokowi Batal Hadir di Kongres ke-3 Relawan Projo

1 November 2025 15:34 WIB

Hukum
Direktur Gerakan Perubahan dan Advisory Board of MSI, Muslim Arbi (Foto: Dok MI)

KPK Lelet! Prabowo Didorong Bentuk Tim Independen Usut Korupsi Whoosh

1 November 2025 14:26 WIB

Nasional
Mantan Juru Bicara mantan Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi (Foto: Istimewa)

Mantan Jubir Gus Dur Sebut IKN dan Kereta Cepat Proyek Cari Untung Via Mark Up Gila-gilaan

31 Oktober 2025 14:27 WIB

Hukum
Jokowi dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Istimewa)

Perencanaan Proyek Whoosh Tak Presisi: Pintu Masuk Bidik Unsur Korupsi

30 Oktober 2025 16:29 WIB