Jika Jokowi Telat Bersikap, Anggota Komisi VII DPR Khawatir BRIN Bisa Porakporanda

Syamsul

Diperbarui 2 Februari 2023 13:55 WIB

Jika Jokowi Telat Bersikap, Anggota Komisi VII DPR Khawatir BRIN Bisa Porakporanda

Jakarta, MI- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menuntaskan masalah di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan BRIN berjalan seperti sekarang ini karena sudah banyak temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang perlu dibenahi," kata Politikus PKS itu, Kamis (2/2/2023). Menurutnya jika Jokowi telat bersikap, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kelembagaan riset dan teknologi tersebut “porak-poranda”, tidak tertata dengan baik, dan kinerjanya terus merosot. "Keluhan dari peneliti sudah banyak yang muncul ke publik dan terakhir bahkan terjadi konflik dengan Komisi VII DPR RI," ujarnya. Mulyanto menambahkan Komisi VII DPR juga mendesak BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif terkait anggaran tahun 2022, khususnya yang terkait dengan program kemasyarakatan. "Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk," tegas dia. Mulyanto mengatakan, sudah hampir dua tahun masa transisi BRIN, namun ditengarai tidak terjadi konsolidasi kelembagaan yang integratif dan terpadu. Yang muncul, kata dia, malah keluhan peneliti di sana-sini, baik terkait soal penataan SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, keuangan, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, aset. "Bahkan sampai kursi dan ruang kerja (co-working space) belum juga bisa selesai. Belum lagi masalah terkait hubungan antara BRIN dengan lembaga pengguna riset, baik kementerian teknis, industri, maupun daerah," terang Mulyanto. Dengan kondisi seperti itu Mulyanto memastikan kapasitas impelementasi program BRIN sangat lemah sehingga serapan anggaran lemah dan muncul banyak kasus serta temuan. Misalnya BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur tahun 2022 di BRIN, Ombudsmen menemukan berbagai persoalan terkait SDM dan masih banyak masalah lainnya. "Lembaga superbody dan sentralistik ini seperti berjalan limbung dan mulai mempreteli fungsi-fungsi yang melekat dari lembaga riset asal yang melebur di dalamnya," imbuh Mulyanto. Jokowi juga diminta mempertimbangkan kembali pembentukan lembaga litbang yang telah dilebur ke dalam BRIN, seperti BATAN dan LAPAN. "Karena peleburan lembaga tersebut tidak sah dan melanggar UU Ketenaganukliran dan UU Keantariksaan," pungkasnya.

Topik:

BRIN

Jika Jokowi Telat Bersikap, Anggota Komisi VII DPR Khawatir BRIN Bisa Porakporanda

Berita Sebelumnya

Cak Imin Usul Pilgub Ditiadakan, Jokowi: Span of Control Harus Dihitung

Berita Selanjutnya

Partai Demokrat Tertarik dengan Usulan Cak Imin Agar Pilgub Dihapus

Berita Terkait

BRIN Temukan Mikroplastik di Air Hujan Jakarta, Ini Respons Pemprov DKI

Pengusutan Dugaan Korupsi BRIN: Kejagung 'Tiarap", Laksana Tri Handoko Blokir WhatsAap Jurnalis

Mengingat Lagi Dugaan Korupsi BRIN 2021-2022: Tak Kunjung Jelas Siapa Pelakunya!

Kejagung Diminta Tak Ciut Usut Dugaan Korupsi di BRIN TA 2021-2022

Kejagung Usut Korupsi di BRIN, Siapa Bakal Terjerat?

Monitor Korupsi Tak Kunjung Tuntas di Kejagung: PLN hingga BRIN

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K