Wapres Ma'ruf Tegaskan Pemerintah Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 24 Februari 2023 19:47 WIB
Jakarta, MI- Posisi Pemerintah terkait sistem pemilu yang kini tengah berproses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terjawab sudah. Pemerintah lebih cenderung menghendaki agar sistem pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal tersebut setidaknya terkonfirmasi dari pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa pemerintah mendukung sistem proporsional terbuka atau mencoblos gambar caleg. "Saya kira sudah di menteri hukum saya kira sudah ada, bahwa pemerintah juga mendukung pemilu terbuka. Kemudian 8 partai juga meminta yang terbuka. Banyak opini masyarakat juga seperti itu (terbuka)," ujar Ma'ruf Amin di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/2/2023). Menurut Ma'ruf, soal gugatan sistem pemilu bolanya kini ada di MK. "Saya kira dari pemerintah kan sudah menerima apa yang selama ini berjalan, di DPR juga sudah 8 fraksi minta tetap (proporsional terbuka) dan sekarang bolanya ada di MK," kata Ma'ruf. Kendati demikian, Ma'ruf menyebut masyarakat, termasuk pemerintah harus tunduk kepada putusan MK apapun hasilnya. "Tapi andai kata MK memutuskan lain, kan keputusan MK harus tunduk, final and binding," jelasnya. Diketahui, sebanyak 8 fraksi di DPR RI menghendaki agar sistem pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hanya satu fraksi yang ingin agar sistem pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup yakni fraksi PDIP.  

Topik:

Sistem Proporsional Terbuka

Berita Sebelumnya

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Adanya Kemungkinan Perombakan Kabinet Pasca Mundurnya Menpora

Berita Selanjutnya

Bawaslu Harus Usut Utang Kampanye Anies Rp 50 Miliar