Mahfud MD: Tidak Benar di Kemenkeu Ada Korupsi yang Ada Dugaan Pencucian Uang

Jakarta, MI- Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, tidak ada indikasi korupsi yang terjadi di Kementerian Keuangan. Yang ada, kata dia, adalah adanya dugaan transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan yang mencapai ratusan triliun itu adalah dugaan tindak pencucian uang. "Jadi tidak benar di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun, bukan korupsi, tapi pencucian uang," jelas Mahfud MD saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (10/3/2023). Mahfud MD mengatakan, dihandingkan dengan kasus korupsi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) begitu besar. "Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tetapi tidak ambil uang negaranya, apalagi ambil uang negara. Mungkin ambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki," tandasnya. Diungkapkannya, ada sekitar tujuh sampel dari 197 kasus yang dilaporkan. "Tujuh kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung Rp60 triliun, tindak pidana pencucian uangnya. Dan selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu padahal kita punya undang-undang," tegasnya. "Hanya ada satu-dua-tiga lah orang yang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri, oleh kementerian keuangan sudah berhasil dikembalikan Rp7,08 triliun. Nah, yang pencucian uangnya yang 300an triliun ini akan kita tindak lanjuti," ujarnya. Dijelaskannya, Inpres Nomor 2 Tahun 2017 mewajibkan setiap laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baik yang diminta maupun inisiatif PPATK harus ditindaklanjuti. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan soal temuan transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan 460 pegawai Kemenkeu. Mahfud MD saat itu menyebut mayoritas transaksi terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. "Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/3) kemarin.