Anggaran Cair Hanya 60 Persen, Ketua Bawaslu: Aksi Tanpa Logistik Anarki

Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI keluhkan anggaran yang dicairkan oleh pemerintah. Anggaran Bawaslu dari total sekitar Rp 13 triliun hanya di cairkan sekitar 7,8 persen atau sekitar 60 persen. "Tentu teman-teman tahu, aksi tanpa logistik itu sama dengan anarki. jadi kalau punya aksi tapi tidak punya logistik, masalah besar," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam seminar yang diselenggarakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Jumat (17/3). Bagja khawatir anggaran yang tidak cairkan seluruh akan membuat kerja-kerja pengawasan akan terganggu dan berdampak pada tahapan Pemilu serentak 2024. "Inilah yang kami sesalkan, jika anggaran tidak ada. Selain tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu juga memiliki peran advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip etika dan kualitas Pemilu," jelasnya. Anggota Bawaslu RI dua periode ini meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mencairkan seluruh anggaran yang telah ditetap. Itu, lanjut dia, agar Bawaslu RI bisa bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan pada Pemilu serentak 2024 mendatang. Apalagi, dalam waktu dekat tahapan kampanye akan segera dimulai. "Semoga saja turun. Kalau tidak, maka nanti isu penting pada bulan November, kampanye, nanti tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang menyelenggarakan,” tandasnya. (ABP)   #Anggaran Bawaslu