Aksi WO-nya Dianggap Cari Popularitas, Netty: Sejak Awal FPKS Menolak Perppu Ciptaker

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 22 Maret 2023 19:15 WIB
Jakarta, MI- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/3) kemarin terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hanya saja, aksi walk out FPKS tersebut dianggap sebagian kalangan sekedar mencari popularitas semata. Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI dari FPKS, Netty Prasetiyani Aher menegaskan, pihaknya melakukan walk out lantaran sejak awal menolak Perppu Cipta Kerja yang bisa berdampak pada pengabaian kepentingan nasional. "Berbagai upaya dilakukan PKS untuk menolak disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang, mulai dari berdiskusi dengan stakeholder, membuat pernyataan terbuka hingga walk out di rapat paripurna," kata Netty, Rabu,(22/3/2023). "Apalagi dari sisi penyusunan, Perppu ini bermasalah. Mahkamah Konstitusi dengan sangat jelas dalam putusannya menyebut UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat dan meminta agar diperbaiki. UU ini yang harusnya diperbaiki bukan justru menerbitkan Perppu," tambah Netty. Selain itu, kata Ketua DPP PKS ini, jangan sampai penerbitan Perppu No 2 Tahun 2022 ini hanya untuk kepentingan segelintir pihak. "Pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat dan rasional kenapa Perppu Cipta Kerja ini harus segera disahkan. Kita perlu menanyakan, sebenarnya Perppu ini dilahirkan untuk kepentingan nasional atau kepentingan siapa?" tanya Netty. "PKS menolak pengesahan Perppu ini lantaran prosesnya yang cacat formil dan dapat merugikan buruh, membuka pintu TKA besar-besaran, mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam, merusak kelestarian lingkungan dan sebagainya," sambung Netty. Oleh sebab itu, kata Netty, aksi walk out dari rapat paripurna adalah bentuk pertanggungjawaban politik FPKS terhadap rakyat, bukan karena mencari popularitas.

Topik:

uu ciptaker Fpks wo Cari popularitas

Berita Sebelumnya

PN Jakpus Tidak Berwewenang Urusi Perselisihan Sengketa Pemilu

Berita Selanjutnya

Geber BUMN Sampaikan Belasungkawa Kepada DPR yang Sahkan Perppu Ciptaker Jadi UU

Berita Terkait

Hukum
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (Foto: Dok MI)

Diduga Uang Ratusan Miliar Berseliweran, Presiden Partai Buruh Minta KPK Usut Proses Penerbitan Omnibus Law UU Ciptaker

5 November 2024 03:50 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Pakar Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan/Koordinator Advokasi BPJS Watch/Pengurus OPSI-KRPI (Foto: Dok MI)

MK Kabulkan 21 Gugatan UU Ciptaker, Timboel Siregar Harap Hak-hak Buruh Tak Termajinalkan Lagi

1 November 2024 22:40 WIB

Politik
Ketua MK Suharto dan tiga hakim lainnya dalam sebuah persidangan (Foto: Dok MI)

DPR Siap Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Pasca MK Kabulkan Uji Materi UU Ciptaker

1 November 2024 21:44 WIB