Bawaslu Kaji Deklarasi KPP Masuk Pelanggaran Kampanye atau Tidak

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 25 Maret 2023 13:08 WIB
Jakarta, MI - Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Terkait dengan deklarasi KPP ini masuk kedalam ranah kampanye atau tidak, Bawaslu akan mengkajinya lebih lanjut. "Kami akan mempelajari itu ya, mengkaji itu apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/3). Dia menjelaskan, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemilu harus melakukan kajian sebelum menentukan sikapnya terhadap suatu kasus atau dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu. "Karena Bawaslu ada kajian awal sebelum kami memutuskan apa itu melakukan pelanggaran administrasi atau tidak," ujarnya. Bawaslu, kata Totok, akan terus mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu serentak 224 untuk berkompentisi secara sehat dalam memperebutkan kekuasaan. "Bawaslu hanya memberikan pesan moral, mohon saudara-saudaraku yang mau berkompetisi, jadi negarawan terbaik, jangan langgar aturan," terangnya. Anggota Bawaslu RI ini menambahkan, imbauan ini sangat penting agar para peserta Pemilu yang bertanding tetap mematuhi aturan saat berkompentisi. "Nah warning awal ini yang digunakan kalau mereka jadi pemimpin tentu pemimpin yang taat aturan," tandasnya. (ABP) #Bawaslu Kaji Deklarasi KPP #Pelanggaran Kampanye

Topik:

PKS Demokrat Nasdem Bawaslu Pelanggaran Kampanye

Berita Sebelumnya

Tanggapi Anies Soal Politik Identitas, Bawaslu: Isu SARA Itu Paling Gampang dan Mudah untuk Meraup Suara

Berita Selanjutnya

Bawaslu Gelar FGD Bersama Ormas Lintas Agama Demi Cegah Politisasi Identitas dan SARA

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Politik
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari. (Foto. Rizal)

Evaluasi TAP MPR 1/2003, Taufik Basari Tekankan Pentingnya Etika Berbangsa

17 September 2025 18:52 WIB

Nasional
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari. (Foto. Rizal)

Taufik Basari Minta Evaluasi TAP MPR 1/2003, Ingatkan Semangat Reformasi 1998

17 September 2025 14:59 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini (Foto: Nasdem)

Profil Amelia Anggraini, Anggota DPR RI yang jadi Sorotan Kasus Pengadaan Biskuit Balita dan Ibu Hamil

5 September 2025 11:39 WIB

Politik
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. (Foto: Istimewa)

NasDem Minta Sekjen DPR Setop Gaji-Tunjungan Sahroni dan Nafa Urbach

3 September 2025 22:11 WIB