Jika KIB-KKIR Bergabung, Pengamat: Hemat Anggaran, Tapi Pilpres Cuma Dua Capres

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 2 April 2023 20:39 WIB
Jakarta, MI- Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, jika koalisi besar terbentuk akan memiliki plus dan minus. Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua saja. Hal tersebut disampaikan Jamiluddin saat menanggapi wacana digabungkannya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PPP, PAN dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Rakyat (KKIR) yang dikomandoi PKB serta Gerindra. “Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran. Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat,” kata dia, Minggu (2/4/2023). Sedangkan untuk minusnya, kata dia, koalisi besar hanya akan menciptakan alternatif dua pasangan. Menurutnya, rakyat tidak akan banyak diberi alternatif pilihan. “Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen,” jelas dia. Selain itu, kata dia, keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal, lanjut dia, keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat. “Antara kampret dan cebong masih kental di masyarakat, yang membuat masyarakat terbelah secara dikotomi,” tegas dia. Jamiluddin menambahkan, minus lainnya bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini, tegas dia, dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah dihadapan pemerintah. “Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah. Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR,” pungkas dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) cocok jika melebur menjadi satu koalisi besar. Diketahui, KIB digagas oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai,” kata Jokowi di acara silaturahmi Ramadan yang berlangsung di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023).
Berita Terkait