Gerindra Pertanyakan Laporan Indeks Kota Toleran dari SETARA Institute

Albani Wijaya

Diperbarui 7 April 2023 20:19 WIB

Gerindra Pertanyakan Laporan Indeks Kota Toleran dari SETARA Institute

Jakarta, MI - SETARA Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022. Dalam laporan itu, Kota Cilegon menjadi kota yang mendapat skor toleransi paling rendah, sedangkan Depok jadi kota terendah kedua. Kota Cilegon menduduki peringkat ke-94 atau paling bawah dalam laporan IKT 2022 itu. Sedangkan di atas Cilegon, ada Depok, yang menduduki peringkat ke-93. Diketahui, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian merupakan kader Gerindra. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku tidak paham metodologi yang digunakan SETARA Institute itu. Bahkan, anggota Komisi III DPR RI itu mempertanyakan apakah sudah teruji secara ilmiah. "Apakah sudah teruji secara ilmiah. Kalau survei pilihan politik, kita kenal multistage random sampling, lalu wawancara bisa by phone atau tatap muka. Nah, setiap kali SETARA launching temuannya, kita nggak pernah mendapat info clear soal metodologinya," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jum'at (7/4). Menurut Habiburokhman, hasil temuan SETARA tersebut dapat dinilai publik menjadi bentuk stigmatisasi. Penilaian suatu kota toleran atau tidak, tegas dia, harus dilakukan secara komprehensif, teliti, dan jelas. "Tidak bisa hanya mengacu pada satu atau dua kebijakan pemerintah daerah setempat, tapi harus melihat praktik kehidupan berinteraksi masyarakat secara umum," jelasnya. Menurut Habiburokhman, pemeringkatan ini justru dapat melemahkan semangat toleransi antarwarga di kota-kota terkait. Dengan demikian, ia mengajak para pihak agar mengkritik apabila ada kebijakan pemerintah yang dinilai intoleran, bukan merundung. "Pemeringkatan sepihak sangat tidak edukatif dan justru bisa melemahkan semangat toleransi antarwarga karena kotanya keburu distigma tidak toleran," katanya. "Kalau ada kebijakan pemerintah daerah tertentu yang dianggap tidak tepat dalam konteks toleransi, mari kita kritisi bersama, tapi jangan kota dan warganya ikut kita rundung," timpalnya. Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani menjelaskan temuan mereka mengenai Cilegon. Dia menyebutkan Cilegon mendapat nilai rendah pada 3 dari 4 variabel penilaian yang ditetapkan. "Yang pertama tindakan pemerintahnya. Dia bersepakat dengan masyarakat yang memiliki aspirasi politik intoleran, untuk melarang orang membangun tempat ibadah. Jadi, dari sisi variabel tindakan pemerintah, sudah nol," katanya kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/4). Cilegon, kata dia, dari sisi kebijakan masih mengafirmasi atau mempedomani surat edaran tahun 1975 tentang larangan mendirikan gereja di Kota Cilegon. Padahal sebenarnya, lanjut dia, edaran itu memuat instruksi untuk Kota Serang. "Dengan dia masih mempedomani ini, dia masih meyakini produk hukum yang diskriminatif ini sebagai dasar hukum, dua variabel," ungkapnya. Ismail menambahkan, bahwa variabel ketiga adalah masyarakat. Dia juga menyoroti representasi masyarakat yang intoleran muncul ke ruang publik.

Topik:

Gerindra setara institute Cilegon

Gerindra Pertanyakan Laporan Indeks Kota Toleran dari SETARA Institute

Berita Sebelumnya

Pengobatan Alternatif Ida Dayak, Legislator PDIP: Kita Bersyukur Memiliki Keanekaragaman Budaya dan Kearifan Lokal

Berita Selanjutnya

Anggota Komisi XI DPR Imbau BI Antisipasi Kenaikan Inflasi Bahan Pangan

Berita Terkait

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

Rahayu Saraswati Dicurigai Mau Masuk ke Kabinet Prabowo Usai Mundur dari DPR

Kasus Demo Anarkis hingga Penjarahan, SETARA Institute Desak Pemerintah Bentuk TGPF

Fraksi Gerindra Minta Maaf, Sepakat Penghentian Tunjangan Anggota DPR

Represi Aparat dan Gagalnya Transformasi Polri di Tengah Bebalnya Elite Politik

Seskab Teddy hingga Bahlil Dianugerahi Tanda Kehormatan, Setara Institute: Prabowo Langgar Undang-undang

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K