Lindungi UMKM, DPR Minta Pemerintah Larang Produk Impor Berbasis Budaya

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 7 April 2023 21:59 WIB
Jakarta, MI- Produk-produk impor yang terus membanjiri Indonesia membuat sejumlah stakeholder prihatin dengan kondisi tersebut. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyatakan keprihatinan yang sama terhadap kondisi UMKM Indonesia akibat serbuan produk impor. “Ini sangat penting bagi masa depan Indonesia,” kata Gobel saat menerima Menteri Teten di rumah dinasnya, Jumat (7/4/2023). Baik Gobel dan Teten keduanya mendiskusikan tentang masalah koperasi dan UMKM, termasuk juga membahas soal produk herbal seperti jamu, wellness, dan fitofarmaco. Selain itu keduanya juga membahas tentang impor garmen dan kain bekas. “UMKM harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bahkan bisa menjadi salah satu pilar ekspor produk Indonesia,” kata Gobel. Gobel juga mengatakan, perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan terhadap UMKM memiliki makna strategis bagi ekonomi nasional dan ketahanan nasional. Pertama UMKM menyerap tenaga kerja yang sangat besar; Kedua, jumlah UMKM sangat besar; Ketiga, produk UMKM memiliki kandungan lokal yang sangat besar; Keempat, UMKM merupakan pilar utama nasional dalam menghadapi beragam krisis nasional; Kelima produk-produk UMKM banyak yang merupakan wujud dari kebudayaan nasional seperti batik, handicraft, tenun, songket, jamu, dan sebagainya; dan Keenam, basis UMKM berada di desa sehingga berada di akar rumput. “Ekonomi yang berbasis budaya selalu mengandung filosofi budaya kita dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarahnya sangat panjang. Jika ekonomi berbasis budaya ini punah maka kita akan kehilangan pijakan,” tandasnya. Gobel meminta pemerintah untuk melarang impor produk ekonomi yang berbasis budaya bangsa, seperti batik, songket, tenun, dan sebagainya. Bahkan Teten juga menyebutkan ihwal kasus yang menimpa salah satu jenis sarung produk Pekalongan dan Tegal yang sering disebut sebagai sarung toldem. Sarung produk UMKM ini diekspor ke negara-negara Afrika, namun mulai ditiru oleh China. “Jika kita membiarkan ini terus-menerus, maka pada saatnya industri batik kita akan punah dalam beberapa generasi ke depan. Lalu generasi mendatang tak bisa lagi membatik dan batik menjadi sesuatu yang asing. Kita jangan mengulang kesalahan pada kasus rotan karena membuka keran ekspor rotan asalan dan mematikan sebagian besar industri rotan nasional. Padahal sebelumnya Indonesia menjadi eksportir produk kerajinan rotan dari UMKM,” tandas Gobel.

Topik:

Dpr minta pemerintah larang produk impor berbasis budaya

Berita Sebelumnya

Politikus PDIP Sebut Peluang Bergabung dengan Koalisi Besar Masih Terbuka Lebar

Berita Selanjutnya

FPKS Siap Dukung Jika Pemerintah Terbitkan Perppu Perampasan Aset