Akses Silon Terbatas, Bawaslu Buka Kesempatan bagi Seluruh Calon DPD Ajukan Sengketa

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 9 Mei 2023 09:32 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku tidak dapat mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara menyeluruh. Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty kepada wartawan di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/5). Mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini menambahkan, keterbatasan akses Silon akan mempengaruhi pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu pada proses tahapan pendaftaran calon anggota DPD. "Tentu akan mempengaruhi kualitas pengawasan Bawaslu," kata Lolly. Selain itu, lanjut Lolly, karena adanya keterbatasan ini dikhawatirkan akan dialami para calon anggota DPD. Maka dari itu, Bawaslu membuka kesempatan bagi seluruh calon anggota DPD yang ingin mengajukan sengketa proses. "Kami secara otomatis membuka kesempatan kepada para calon tentu saja untuk mengajukan gugatan sengketa jika hasilnya lalu tidak terpenuhi rasa keadilannya," tandas Lolly. (ABP)   #Akses Silon Terbatas #Bawaslu Buka Kesempatan Calon DPD Ajukan Sengketa

Topik:

Kpu Bawaslu Calon DPD Silon

Berita Sebelumnya

Akses Silon Terbatas Buat Bawaslu Sulit Lakukan Pengawas pada Pendaftaran Calon DPD

Berita Selanjutnya

Gara-gara Silon, 81 Calon DPD Ajukan Sengketa ke Bawaslu

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB