Berikut Kekacauan yang Terjadi Jika MK Ubah Sistem Pileg Jadi Tertutup

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 1 Juni 2023 17:18 WIB
Jakarta, MI - Jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sistem pemilu pada Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, menjadi proporsional tertutup akan terjadi kekacauan. Hal itu sebagaimana disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/6). Dia menguraikan beberapa kekacauan jika MK ubah sistem pemilu terbuka menjadi tertutup. Kekacauan itu timbul karena saat ini partai politik peserta Pemilu sudah mendaftarkan bacalegnya ke KPU RI. "Kekacauan jika sistem proporsional tertutup, partai terpaksa harus menyusun ulang," kata Denny. Tidak hanya itu saja, Denny mengungkapkan, di internal partai politik juga akan terjadi konflik. Sebab, akan banyak Bacaleg yang mengundurkan diri. "Bacaleg banyak mundur, berpotensi terjadi perebutan," jelas Denny. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menerangkan, banyak praktik transaksional di internal partai. "Jual beli nomor urut. Jadi mengganggu persiapan pemilu," tandas Denny. (ABP)         #Berikut Kekacauan yang Terjadi Jika MK Ubah Sistem Pileg Jadi Tertutup #Kekacauan Jika Sistem Pileg Tertutup

Topik:

MK Kekacauan Jika Pileg Tertutup Pileg Tertutuo

Berita Sebelumnya

Koalisi PDIP-PPP: Seperti Semangka, Hijau Dalamnya Merah

Berita Selanjutnya

Denny Indrayana: Jika MK Ingin Ubah Sistem Pileg Jadi Tertutup, Proses Legislasi di DPR

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB