DPR Usul Pansus Ekspor Haram Nikel Rp 14,5 Triliun

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 25 Juli 2023 22:30 WIB
Jakarta, MI - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) kasus ekspor ore nikel ilegal ke China yang terjadi sejak 2020 hingga Juni 2022 mencapai 5,3 juta ton. Sebelumnya KPK menyebut terdapat selisih nilai hingga Rp Rp 14,5 triliun. Anggota Komisi VIII DPR Sartono menilai bahwa ekspor ilegal ini jelas dilakukan secara sistematis, terencana dan masif pastinya banyak oknum yang terlibat. Bahkan, ia menduga kasus ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Maka dari itu, tegas politikus Partai Demokrat ini, pihaknya terus mendorong untuk mengusut tuntas kasus ini karena telah merugikan negara. "Tentunya di sidang yang akan datang akan memanggil stakeholder maupun perusahaan yang terlibat. Akan kami usulkan agar dibentuk pansus (panitia khusus),” ujar Sartono kepada wartawan, Selasa (25/7). Kasus ini diungkapkan oleh Koordinator Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria. Per 1 Januari 2020 Presiden Joko Widodo sudah melarang praktik ekspor nikel di Indonesia (hilirisasi). Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pemeriksaan KPK terhadap informasi atau data Bea Cukai China tentang data impor bijih nikel dari Indonesia sebanyak 3,4 miliar kilogram dengan nilai mencapai US$ 193 juta (kira-kira Rp 2,89 triliun). Pada 2021, impor bijih nikel oleh China dari Indonesia tetap berlanjut dengan total 839 juta kilogram yang bernilai US$ 48 juta (sekitar Rp 719,52 miliar). Pada 2022, Bea Cukai China melaporkan impor 1 miliar kilogram bijih nikel lagi dari Indonesia. “Bea Cukai harus juga dimintai keterangan karena mereka lah yang mengeluarkan izin tersebut untuk komoditi ini sampai bisa keluar," katanya. "Jangan-jangan kejadian ini hanya sedikit dari banyaknya penyelundupan yang terjadi. Harus ada tim khusus penyelidikan terkait ini,” tambahnya. Sartono pun berharap adanya perhatian serius dari Presiden karena hubunganya komitmen pemenrintah dan lembaga hukum. Sebab, tambah dia, harus ada transparansi ke publik terkait proses penyelidikanya, baik di KPK, Kepolisian sampai Kejaksaan.

Topik:

DPR komisi vii dpr Pansus Ekspor Nikel

Berita Sebelumnya

PKB Yakin Prabowo Tak Berkhianat

Berita Selanjutnya

Intrik Politik di Internal Golkar

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

3 jam yang lalu

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

9 Oktober 2025 12:55 WIB

Politik
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh (Foto: Istimewa)

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

9 Oktober 2025 12:25 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

8 Oktober 2025 09:44 WIB

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

5 Oktober 2025 19:54 WIB