Ketua Komisi X DPR Minta Pengangkatan Guru Honorer Harus Tuntas

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Agustus 2023 15:29 WIB
Jakarta, MI - Kenaikan anggaran pendidikan disambut hangat banyak kalangan. Dengan kenaikan anggaran ini diharapkan persoalan pengangkatan sejuta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tersendat-sendat segera tuntas. “Kami tentu menyambut baik keputusan pemerintah menaikkan anggaran pendidikan di tahun 2024. Kami berharap Pemerintah mengalokasikan kenaikan anggaran tersebut untuk menuntaskan program pengangkatan sejuta guru honorer menjadi PPPK sehingga menjadi legacy terbaik pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Jumat (19/8). Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2024 sebesar Rp 660,8 triliun. Jumlah ini meningkat 19,7 persen dari outlook 2023 sebesar Rp 552,1 triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan jelang Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Gedung DPR/MPR pada Rabu (16/8). Huda mengatakan pemerintah harus menjadikan penyelesaian pengangkatan guru honorer menjadi PPPK sebagai prioritas. Menurutnya jika persoalan guru honorer ini tuntas, maka pemerintah telah menyelesaikan satu persoalan dasar dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. “Persoalan kesejahteraan guru ini menjadi masalah klasik yang tak kunjung tuntas sejak puluhan tahun lalu. Persoalan ini memberikan dampak besar terhadap mutu dan kualitas peserta didik. Maka jika masalah kesejahteraan guru tuntas maka kita bisa lanjut menyelesaikan persoalan lain seperti penyempurnaan kurikulum hingga ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan lainnya,” imbuhnya. Huda menilai besaran anggaran pendidikan saat ini belum memberikan lompatan besar terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini. Situasi ini terjadi karena alokasi 20% APBN untuk pendidikan belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan. “Sebagai gambaran dari alokasi Rp660,8 triliun lebih dari 50% anggaran dialokasikan dalam bentuk transfer ke daerah (TKD) yakni Rp346,6 triliun. Sementara 237 triliun untuk belanja pemerintah pusat yang terbagi untuk Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama, sisanya untuk dana abadi pendidikan sebesar Rp77 triliun,” ungkapnya. Adapun besaran alokasi dana pendidikan dalam bentuk TKD ini, lanjut Huda, kerap tidak optimal untuk fungsi pendidikan karena beragam kepentingan dari para kepala daerah. Para kepala daerah seringkali mempunyai visi yang berbeda dalam melihat prioritas kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. “Contoh paling kongkret adalah bagaimana mereka memandang urgensi pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Ada kepala daerah yang melihat masalah ini harus segera dituntaskan, ada yang melihat belum terlalu urgen. Akibatnya persoalan ini menjadi berlarut-larut sampai saat ini,” tukasnya. Kedepan, kata Huda dibutuhkan terobosan hukum agar pemerintah pusat mempunyai otoritas lebih besar dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Termasuk dalam memastikan 20% APBN benar-benar untuk fungsi pendidikan. “Termasuk memberikan reward dan punishment bagi kepala daerah yang mendukung atau tidak mendukung program prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di tanah air,” pungkasnya.

Topik:

Anggaran Pendidikan Honorer pengangkatan guru honorer

Berita Sebelumnya

Usul Penambahan Fraksi Perwakilan Daerah di DPR, DPD RI Bubarkan Permanen Saja!

Berita Selanjutnya

Presiden Jokowi Setujui Amandemen UUD 1945

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, La Tinro La Tunrung. (Foto: Zul Sikumbang)

Alokasi Anggaran Pendidikan Rp757,8 Triliun, La Tinro: Presiden Prabowo Sangat Optimis Pendidikan Kita Maju

16 Agustus 2025 00:47 WIB

Ekonomi
Gedung DPR RI/DPR RI/MPR RI (Foto: Dok MI)

Terus Berjuang, Forum Honorer BPN Sultra Adukan Nasib ke Komisi II DPR RI

14 Maret 2025 02:11 WIB

Nasional
Ilustrasi guru Honorer

Sebanyak 176 Ribu Guru Honorer Diangkat jadi PPPK Tahun Ini

29 Januari 2025 20:45 WIB

Politik
Haji Uma Minta Pemutihan Untuk Honorer Masa Bakti Diatas 5 Tahun [Foto: Doc. DPD RI]

Raker dengan Menpan RB dan BKN, Haji Uma Minta Pemutihan Untuk Honorer Masa Bakti Diatas 5 Tahun

4 Desember 2024 13:40 WIB