Hasto PDIP soal Sanksi Budiman Sudjatmiko: Opsinya Mundur atau Pemecatan

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 20 Agustus 2023 17:21 WIB
Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan mengumumkan sanksi terhadap salah satu kadernya, Budiman Sudjatmiko pada Senin besok (21/8). Sanksi diberikan buntut deklarasi dukungan Budiman kepada bacapres Gerindra Prabowo Subianto. Hasto menegaskan partai tidak akan mentolerir tindakan indisipliner seperti yang dilakukan Budiman. Ia menyebut pilihan Budiman ada dua, yakni mundur atau dipecat. "Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (20/8). Hasto pun menyinggung etika politik soal deklarasi Budiman kepada Prabowo di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (18/8) lalu. Ia mengatakan, PDIP selalu mengedepankan etika politik, dan setiap orang yang masuk PDIP atas dasar kesukarelaan bukan karena diiming-imingi. Hasto mengatakan aksi yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang, justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid. Menurutnya, kejadian itu juga pernah terjadi pada Pemilu 2019. Saat itu, kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo, yang merupakan tempat asal Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, kubu Prabowo justru kalah. "Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto. Budiman sebelumnya mengumumkan dukungannya kepada Prabowo Subianto dalam acara relawan Prabowo-Budiman (Prabu) Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8). Budiman menyuarakan dukungannya untuk Prabowo di saat dirinya masih menyandang status kader PDIP.

Topik:

PDIP Prabowo Hasto Kristiyanto Budiman Sudjatmiko

Berita Sebelumnya

Jokowi: Sebaiknya yang Menang Ajak yang Kalah untuk Membantu

Berita Selanjutnya

PDIP Putuskan Nasib Budiman Sudjatmiko Hari Ini

Berita Terkait

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

8 jam yang lalu

Hukum
Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya sejumlah Rp 13.255.244.538.149 di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Prabowo Sebut Tambang Ilegal di Babel Sudah 20 Tahun, Negara Rugi Rp 800 T

21 Oktober 2025 09:21 WIB

Nasional
Retret Kabinet Merah Putih [Foto: Ist]

Setahun Pemerintahan, Prabowo Berencana Gelar Retret Kabinet Lagi

20 Oktober 2025 17:15 WIB

Hukum
Presiden Prabowo Subianto [Foto: Ist]

Prihatin soal Hukum di Indonesia, Prabowo: Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

20 Oktober 2025 14:31 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Catatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo: Kabinet Gemuk Namun Minim Hasil Kerjanya

13 Oktober 2025 16:33 WIB

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

13 Oktober 2025 15:29 WIB