Usulan Megawati Bubarkan KPK Tak Bisa Diterima dengan Akal Sehat

Jakarta, MI - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan permintaan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat tidak masuk akal. "Rasanya tidak bisa diterima dengan akal sehat dengan alasan apapun jika benar ada keinginan untuk membubarkan KPK," kata Didik kepada Monitorindonesia.com, Rabu (23/8). Didik berharap apa yang disampaikan oleh Megawati tersebut bukan keinginan untuk membubarkan KPK-nya, tapi karena keprihatinan beliau terhadap persoalan korupsi yang masih terus terjadi di negeri ini. "Jika melihat kondisi bangsa dan kebutuhan akan hadirnya pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang bersih dan bebas korupsi, justru keberadaan KPK harus diperkuat instrumen pendukungnya dan juga integritas serta komitmen kuat para pimpinan beserta segenap pegawai KPK," tegas Didik. Anggota Komisi III DPR ini menjabarkan berdasar survey, indeks persepsi korupsi Indonesia masih jauh dari harapan kita terkait dengan hadirnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan juga terbebas dari kolusi serta nepotisme. "Sejarah perjalanan bangsa membuktikan bahwa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme inilah yang bisa meluluhlantakkan sendi-sendi berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Karena kondisi inilah korupsi tumbuh subur," ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Indonesia ini mengatakan, begitu terangnya masyarakat bisa rasakan nuansa praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih terjadi ditengah-tengah upaya kita semua untuk melakukan pemberantasan korupsi yang masif dan berkesinambungan. Dirinya pun memahami jika ada pandangan bahwa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme saat ini semakin terang-terangan dan terstruktur mulai dari basis pemerintahan pusat hingga basis pengelolaan keuangan negara yang paling bawah/kecil, dan bahkan masuk dalam multi sektor. "Harapan kita semua, jangan sampai pengelolaan keuangan negara saat ini rawan dan rentan dikorupsi, dan anti korupsi bukan lagi menjadi budaya," harap calon anggota DPR asal Jatim IX ini. Didik mengakhiri akan sangat ideal, jika road maps pemberantasan korupsi punya target untuk membebaskan Indonesia bisa bersih dan bebas korupsi dalam kurun waktu tertentu. "Dengan demikian semua pemangku kepentingan punya effort yang sama untuk terus melakukan penataan dan perbaikan yang juga bisa diukur capaiannya berkala," tutupnya. (Danang)