Usulan Megawati Bubarkan KPK Tak Bisa Diterima dengan Akal Sehat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 23 Agustus 2023 19:31 WIB
Jakarta, MI - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan permintaan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat tidak masuk akal. "Rasanya tidak bisa diterima dengan akal sehat dengan alasan apapun jika benar ada keinginan untuk membubarkan KPK," kata Didik kepada Monitorindonesia.com, Rabu (23/8). Didik berharap apa yang disampaikan oleh Megawati tersebut bukan keinginan untuk membubarkan KPK-nya, tapi karena keprihatinan beliau terhadap persoalan korupsi yang masih terus terjadi di negeri ini. "Jika melihat kondisi bangsa dan kebutuhan akan hadirnya pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang bersih dan bebas korupsi, justru keberadaan KPK harus diperkuat instrumen pendukungnya dan juga integritas serta komitmen kuat para pimpinan beserta segenap pegawai KPK," tegas Didik. Anggota Komisi III DPR ini menjabarkan berdasar survey, indeks persepsi korupsi Indonesia masih jauh dari harapan kita terkait dengan hadirnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan juga terbebas dari kolusi serta nepotisme. "Sejarah perjalanan bangsa membuktikan bahwa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme inilah yang bisa meluluhlantakkan sendi-sendi berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Karena kondisi inilah korupsi tumbuh subur," ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Indonesia ini mengatakan, begitu terangnya masyarakat bisa rasakan nuansa praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih terjadi ditengah-tengah upaya kita semua untuk melakukan pemberantasan korupsi yang masif dan berkesinambungan. Dirinya pun memahami jika ada pandangan bahwa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme saat ini semakin terang-terangan dan terstruktur mulai dari basis pemerintahan pusat hingga basis pengelolaan keuangan negara yang paling bawah/kecil, dan bahkan masuk dalam multi sektor. "Harapan kita semua, jangan sampai pengelolaan keuangan negara saat ini rawan dan rentan dikorupsi, dan anti korupsi bukan lagi menjadi budaya," harap calon anggota DPR asal Jatim IX ini. Didik mengakhiri akan sangat ideal, jika road maps pemberantasan korupsi punya target untuk membebaskan Indonesia bisa bersih dan bebas korupsi dalam kurun waktu tertentu. "Dengan demikian semua pemangku kepentingan punya effort yang sama untuk terus melakukan penataan dan perbaikan yang juga bisa diukur capaiannya berkala," tutupnya. (Danang)

Topik:

KPK PDIP DPR Megawati Megawati Soekarnoputri Megawati Soekarnoputri usul KPK Dibubarkan

Berita Sebelumnya

Mardiono Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Soal Duet Ganjar-Anies di Internal Koalisi PDIP

Berita Selanjutnya

Rugikan Nelayan, PBLN Minta Permen Larangan Penangkapan Benih Lobster Dicabut

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

5 menit yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

5 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Waka DPRD OKU Cs Tersangka Korupsi PUPR

6 jam yang lalu

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Umrah Mandiri (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan dan Panduan terkait Umrah Mandiri

6 jam yang lalu