Habil Marati: APBN Rp 1.200 Triliun Jadi Bancakan, Tak Dinikmati Rakyat!

Rizky Amin

Diperbarui 9 September 2023 21:22 WIB

Habil Marati: APBN Rp 1.200 Triliun Jadi Bancakan, Tak Dinikmati Rakyat!

Yogyakarta, MI - Kolaborasi antara Sekretariat Bersama (Sekber) bernama Kuning, Ijo, Biru (KIB) dengan BEM Universitas Muhammadiyah Yogayakarta (UMY) digelar pada hari ini, Sabtu (9/9). Acara ini dibuka pukul 14.30 WIB oleh Presiden BEM UMY, Adam Qohar yang menyatakan mahasiswa akan tetap kritis dalam melihat situasi dan kondisi politik yang memanas, garis mahasiswa bersama rakyat. Acara dimulai Reffly Harun yang menyoroti kemunduran demokrasi dengan cengkraman politik yang makin otoriter seperti era orba. "Saya berharap mahasiswa kritis menggugat makin otoriternya pemerintah," harapnya. Dalam kesempatan itu, Dosen UMY, Ridho Al Hamdi menyatakan Demokrasi tidak sedang baik-baik saja. "Keperihatinan sikond sehingga forum forum yang Kritis di sukai mahasiswa," ungkapnya. Sementara itu, Koordinator KIB, Habil Marati membeberkan tiga poin statement dalam yakni terjadi eksploitasi kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melanggar konstitusi pasal 33 UUD 1945. "Dalam APBN kita ada Rp 1.200 triliun yang menjadi bancakan, moral hazard disana ada anggaran Rp 660 triliun anggaran pendidikan yang tidak berkorelasi dengan mutu pendidikan," katanya. Yang kedua, lanjut dia adalah soal anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 108 triliun yang menyebabkan ketergantungan rakyat akan sembako yang digelontorkan pemerintah untuk kepentingan Partai Politik tertentu. "Dengan kata lain menciptakan Kemiskinan turun temurun," jelasnya. Sementara yang ketiga, kata dia adalah anggaran subsidi pangan atau subsidi ketahanan sosial Rp 650 triliun dan subsidi BBM 550 triliun. "Total Rp 1.200 triliun yang menikmati ternyata bukan rakyat melainkan partai politik penguasa," ungkapnya. Bagi Habil Marati, gembar-gembor bonus demograpi akan jadi malapetaka bila Negara salah kelola. "Maka pilihan mahasiswa harus sosok yang miliki integritas untuk mengembalikan Indonesia kembali jalur yang benar tiada lain Anies Rasyid Baswedan," jelasnya. Saut Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK yang turut hadir dalam acara itu menyatakan bahwa yang gemas indeks korupsi makin parah dibawah Timor Leste. Padahal, tegas dia, persepsi korupsi sangat berkorelasi dengan investor yang berujung pada perekonomian bangsa. "Mahasiswa dukung sosok yang bersih yakni Anies Baswedan," harap Saut. Di lain pihak, pengamat politik, Rocky Gerung menyatakan kebebasan demokrasi makin memudar. Persekusi terjadi bilamana kritis terhadap Kekuasaan. Padahal menurut Rocky Gerung hak warganegara di lindungi Konstitusi. "Saat ini Negara makin otoriter yang menyebabkan orang kritis dihadapi konsekuensi hukum atau kriminalisasi," kata Rocky Gerung. Rocky Gerung pun berharap agar mahasiswa menjaga akal sehat dan terus berjuang untuk Indonesia. "Karena mahasiswalah pemilik masa depan," Sebagai informasi, acara yang ditutup pada pukul 17.00 WIB ini turut dihadiri para aktivis KIB yakni Nizar Dahlan, Yasin Kara, Makmun, Sirojudin, Mirwan, Andrianto Andri dan lain-lain. (AN) #APBN

Topik:

Anies Baswedan KIB Kedaulatan Rakyat

Habil Marati: APBN Rp 1.200 Triliun Jadi Bancakan, Tak Dinikmati Rakyat!

Berita Sebelumnya

Ganjar Pranowo Sejalan dengan Gerakan NU

Berita Selanjutnya

Koalisi PDIP-Demokrat Kemungkinan Bisa Terwujud

Berita Terkait

Taufik Basari Minta Evaluasi TAP MPR 1/2003, Ingatkan Semangat Reformasi 1998

Puan Maharani Kritik Demokrasi Campur Tangan di Sidang Tahunan MPR 2025

Kebahagiaan Anies Sambut Kebebasan Tom Lembong: Kita Syukuri dan Rayakan

Anies Kecewa Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara: Penanda Bahwa Keadilan Masih Jauh dari Selesai

Anies Kecewa Tom Lembong Divonis 4,6 Tahun Penjara

Anies Harap Hakim Berikan Putusan yang Adil Dalam Perkara Tom Lembong

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K