Puan Maharani Kritik Demokrasi Campur Tangan di Sidang Tahunan MPR 2025

Jakarta, MI -  Ketua DPR  Puan Maharani, melontarkan kritik tajam terhadap praktik demokrasi di Indonesia yang dinilainya masih rentan dipengaruhi “campur tangan” dan “buah tangan” segelintir pihak. Dalam pidato Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD di Gedung Nusantara, Jumat (15/8/2025).

Puan menegaskan perlunya perbaikan sistem politik dan pemilu agar benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

“Demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara,” tegas Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pejabat tinggi negara.

Puan menekankan bahwa partai politik sebagai sokoguru demokrasi harus membenahi diri, melahirkan pemimpin yang berpihak pada rakyat, dan menjadikan integritas sebagai landasan perjuangan. Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan adalah alat untuk melayani rakyat, bukan untuk menakut-nakuti atau memperkaya kelompok tertentu.

“Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat,” ujarnya.

Selain kritik, Puan juga mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo menyelesaikan persoalan strategis seperti pencabutan izin tambang di Geopark Raja Ampat dan penyelesaian sengketa tapal batas Aceh–Sumatera Utara. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang yang matang.

Pidato Puan ditutup dengan seruan untuk memperkuat pondasi kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan nasional, serta menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai janji nyata, bukan sekadar mimpi politik.