Kisruh Pulau Rempang Catatan Buruk bagi Negara

Jakarta, MI - Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan, menilai konflik agraria yang tak kunjung usai di Pulau Rempang, Kepulauan Riau menjadi catatan buruk bagi negara dalam mengelola investasi yang masuk. Dia mengungkapkan bahwa negara lebih patuh pada investor asing ketimbang mendengar jeritan suara rakyat Pulau Rempang yang tertindas oleh kepentingan besar. "Konflik Rempang menjadi potret perlakuan negara yang buruk dan tidak adil terhadap rakyatnya sendiri. Negara tampak lebih ramah terhadap investor dibanding rakyatnya sendiri. Jika hanya kepentingan kecil, tidak mungkin menimbulkan keributan sebesar itu," ujarnya kepada Monitorindonesia.com, Minggu (24/9). Menurut dia, sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada kepentingan ekonomi politik dibalik konflik Rempang tersebut. Apalagi nilai investasinya sangat besar. Warga Rempang, kata Yusak, sebenarnya tidak menolak pembangunan, tetapi mereka hanya menolak relokasi tanpa sosialisasi. Kemudian dia menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang terlalu menyederhanakan masalah kisruh Pulau Rempang yang menyebut hanya persoalan komunikasi saja. negara harusnya hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat. "Perintah konstitusi kan jelas, bagaimana sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ungkapnya. "Jika benar sejak 2001 telah diterbitkan HGU di atas lahan atau obyek konflik di Rempang, pemerintah khususnya BP Batam seharusnya sudah menguasai dan menjaga lahan itu," sambungnya. Tetapi kata Yusak, Pemerintah tidak boleh mengatasnamakan hilirisasi namun mengorbankan rakyatnya sendiri guna meningkatkan pendapatan khas negara. "Jangan sampai atas nama hilirisasi dan peningkatan pendapatan negara, rakyat yang menjadi korban," tegasnya. Dekan Fisip Unpam Serang itu menilai jika konflik Pulau Rempang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah, tentunya ini menjadi catatan buruk terhadap kinerja investasi Indonesia dan ini merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder terkait. "Jika konflik Rempang tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka ini akan menjadi catatan buruk kinerja investasi. Bagaimanapun ini menjadi tanggungjawab bersama Menteri Investasi, Kapolri, Kemdagri, Pemda dan institusi-institusi lain yang terlibat di dalamnya," pungkasnya. (DI)     #Kisruh Pulau Rempang Catatan Buruk bagi Negara #Citra Institute