Kisruh Pulau Rempang Catatan Buruk bagi Negara

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 24 September 2023 20:20 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan, menilai konflik agraria yang tak kunjung usai di Pulau Rempang, Kepulauan Riau menjadi catatan buruk bagi negara dalam mengelola investasi yang masuk. Dia mengungkapkan bahwa negara lebih patuh pada investor asing ketimbang mendengar jeritan suara rakyat Pulau Rempang yang tertindas oleh kepentingan besar. "Konflik Rempang menjadi potret perlakuan negara yang buruk dan tidak adil terhadap rakyatnya sendiri. Negara tampak lebih ramah terhadap investor dibanding rakyatnya sendiri. Jika hanya kepentingan kecil, tidak mungkin menimbulkan keributan sebesar itu," ujarnya kepada Monitorindonesia.com, Minggu (24/9). Menurut dia, sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada kepentingan ekonomi politik dibalik konflik Rempang tersebut. Apalagi nilai investasinya sangat besar. Warga Rempang, kata Yusak, sebenarnya tidak menolak pembangunan, tetapi mereka hanya menolak relokasi tanpa sosialisasi. Kemudian dia menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang terlalu menyederhanakan masalah kisruh Pulau Rempang yang menyebut hanya persoalan komunikasi saja. negara harusnya hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat. "Perintah konstitusi kan jelas, bagaimana sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ungkapnya. "Jika benar sejak 2001 telah diterbitkan HGU di atas lahan atau obyek konflik di Rempang, pemerintah khususnya BP Batam seharusnya sudah menguasai dan menjaga lahan itu," sambungnya. Tetapi kata Yusak, Pemerintah tidak boleh mengatasnamakan hilirisasi namun mengorbankan rakyatnya sendiri guna meningkatkan pendapatan khas negara. "Jangan sampai atas nama hilirisasi dan peningkatan pendapatan negara, rakyat yang menjadi korban," tegasnya. Dekan Fisip Unpam Serang itu menilai jika konflik Pulau Rempang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah, tentunya ini menjadi catatan buruk terhadap kinerja investasi Indonesia dan ini merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder terkait. "Jika konflik Rempang tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka ini akan menjadi catatan buruk kinerja investasi. Bagaimanapun ini menjadi tanggungjawab bersama Menteri Investasi, Kapolri, Kemdagri, Pemda dan institusi-institusi lain yang terlibat di dalamnya," pungkasnya. (DI)     #Kisruh Pulau Rempang Catatan Buruk bagi Negara #Citra Institute

Topik:

Rempang Konflik Pulau Rempang

Berita Sebelumnya

Mahfud dan Yusril Tidak Menjual Jadi Cawapres

Berita Selanjutnya

Di Depan Tokoh Lintas Agama, Ganjar Komitmen Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji Seperti di Jateng

Berita Terkait

Nasional
Dalam Perpres 12/2025, daftar PSN terbaru (Tabel 2.2, Halaman 72-78) sudah jelas bahwa Rempang Eco City tidak lagi tercantum. Tapi Menteri Transmigrasi justru berencana menemui Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Tiongkok, dan terus mendorong relokasi warga.

Rempang Eco City Dicoret dari PSN, Bagaimana dengan Temuan BPK Ini?

29 April 2025 13:53 WIB

Ekonomi
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023). Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi dan Kepala BP Batam tersebut membahas tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau

PSN Rempang Eco City Batal, Bahlil Mau Apa Lagi?

29 April 2025 00:33 WIB

Hukum
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto (Foto: Dok MI)

Tolak PSN Rempang Eco-city, Nenek 67 Tahun Tersangka! Mulyanto PKS: Kelewatan!

15 Februari 2025 19:26 WIB