Fraksi PKS Tolak Pembubaran BPH Migas

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 29 September 2023 18:40 WIB
Jakarta, MI - Wacana penghapusan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang mencuat dalam pembahasan RUU Migas di tolak Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. "Saya tidak sepakat dengan usulan pembubaran BPH Migas tersebut. Di tengah isu penyimpangan distribusi BBM dan gas LPG bersubsidi akhir-akhir ini," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (29/9). Dikatakan Mulyanto, keberadaan BPH Migas masih sangat diperlukan. Sebab, BPH Migas diperlukan untuk mengawasi distribusi BBM di seluruh Indonesia. "Peran BPH Migas justru semakin penting," ujar Mulyanto. Bahkan, politisi PKS ini mengusulkan agar pengawasan distribusi gas melon tiga kilo diserahkan ke BPH Migas. Hal itu dilakukan agar distribusi gas melon tiga kilo tepat sasaran. Tidak hanya itu, dia juga mendorong pengawasan untuk terus ditingkatkan. Tidak hanya itu saja, selain menolak pembubaran BPH Migas. Mulyanto meminta agar kelembagaan dari BPH Migas diperkuat. Pemerintah perlu memberi kewenangan pengelolaan SDM dan anggaran secara mandiri ke BPH Migas. Selain itu, bila perlu, dibangun kantor wilayah kerja BPH Migas di daerah. Setidaknya di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (ABP)   #Fraksi PKS Tolak Pembubaran BPH Migas

Topik:

PKS DPR RI Fraksi PKS BPH Migas

Berita Sebelumnya

PDIP Usung Tema Keadulatan Pangan, Jamiluddin: Kesejahteraan Petani Memprihatinkan

Berita Selanjutnya

Masih Nikah Dibawah Tangan, Pasangan AMIN Kandas di Tengah Jalan

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Nasional
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

6 Oktober 2025 14:22 WIB

Hukum
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko (Foto: Istimewa)

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

6 Oktober 2025 12:45 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB