MK Perbolehkan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Maju Pilpres

Akbar Budi Prasetia

Diperbarui 16 Oktober 2023 16:38 WIB

MK Perbolehkan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Maju Pilpres

Jakarta, MI - Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materiil batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Univesitas Negeri Surakarta (UNS), Almas Tsaqibbirru Re A, maka syarat pencapresan berubah. Sebelumnya, dalam aturan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu hanya memberikan syarat yang bisa maju sebagai capres-cawapres adalah 40 tahun. Namun, kini MK menambahkan frasa dalam aturan syarat sebagai capres dan cawapres. “Selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah,” kata Ketua MK, Anwar Usman di Ruang Sidang Utama MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). Sementara itu, Hakim MK, Guntur Hamzah, menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak memberikan rasa keadilan. “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma Pasa 169 huruf q UU/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable,” kata Guntur Hamzah. MK menilai, norma pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amat putusan a quo,” tandas Guntur Hamzah. (ABP) #MK Perbolehkan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Maju Pilpres

Topik:

MK Mahkamah Konstitusi

MK Perbolehkan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Maju Pilpres

Berita Sebelumnya

Hakim MK Sebut Aturan Batas Usia 40 Tahun Capres-Cawapres Inkonstitusional Bersyarat

Berita Selanjutnya

MK Buka Pintu Gibran Maju Pilpres 2024

Berita Terkait

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

Tapera jadi Tabungan Sukarela

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K