MK Perbolehkan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Maju Pilpres

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 16 Oktober 2023 16:38 WIB
Jakarta, MI - Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materiil batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Univesitas Negeri Surakarta (UNS), Almas Tsaqibbirru Re A, maka syarat pencapresan berubah. Sebelumnya, dalam aturan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu hanya memberikan syarat yang bisa maju sebagai capres-cawapres adalah 40 tahun. Namun, kini MK menambahkan frasa dalam aturan syarat sebagai capres dan cawapres. “Selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah,” kata Ketua MK, Anwar Usman di Ruang Sidang Utama MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). Sementara itu, Hakim MK, Guntur Hamzah, menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak memberikan rasa keadilan. “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma Pasa 169 huruf q UU/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable,” kata Guntur Hamzah. MK menilai, norma pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amat putusan a quo,” tandas Guntur Hamzah. (ABP)     #MK Perbolehkan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Maju Pilpres

Topik:

MK Mahkamah Konstitusi

Berita Sebelumnya

Hakim MK Sebut Aturan Batas Usia 40 Tahun Capres-Cawapres Inkonstitusional Bersyarat

Berita Selanjutnya

MK Buka Pintu Gibran Maju Pilpres 2024

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

19 jam yang lalu

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Nusantara
Sejumlah anggota Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) berpose bersama usai menyampaikan pernyataan sikap di posko pengaduan pajak di halaman DPRD Jawa Tengah.

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

4 Oktober 2025 10:40 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB