Putusan MK Sarat Kepentingan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 13:22 WIB
Jakarta, MI - Keterlibatan anak muda dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memang harus didukung penuh oleh setiap lapisan masyarakat. Ini sebuah bentuk bahwa Indonesia tidak lagi mempersempit bagi setiap orang yang ingin maju di Pilpres 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, menilai, tentu hal ini berbeda ketika aturan yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan ruang bagi seseorang yang usianya 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah boleh maju di Pilpres, demi mengakomodir kepentingan kelompok atau pribadi. Diketahui pula, Pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang merupakan pengagum Gibran Rakabuming Raka permohonannya dikabulkan oleh MK. Di sisi lain, Ketua MK, Anwar Usman juga merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi yang artinya, Ketua MK adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Aditya menilai, putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sarat dengan kepentingan kelompok tertentu. Dimana pada perkara sebelumnya, hakim MK menegaskan bahwa mengenai aturan batas usia merupakan wewenang pembentuk Undang-Undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Maka hal ini yang menjadi conflict of interests cukup tinggi," kata Aditya kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Menurutnya, dengan dikabulkannya permohonan tersebut, dapat dipastikan peta politik nasional sejak putusan itu dibacakan berubah sangat drastis. Sebab, isu Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, bisa saja terwujud karena putusan MK tersebut. "Memiliki dampak nasional dimana salah satunya adalah potensi peta politik dalam Pilpres akan berubah," tandas Aditya. (ABP)     #Putusan MK Sarat Kepentingan

Topik:

Prabowo Subianto MK Pilpres Anwar Usman Gibran Rakabuming Raka

Berita Sebelumnya

Gerindra Ungkap Ada Komunikasi dengan Gibran Usai Putusan MK

Berita Selanjutnya

Diterapkan di Pilpres 2024, Ada Upaya Manipulatif Putusan MK

Berita Terkait

Politik
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.(Rizal Siregar)

IPO: Setahun Pemerintahan Prabowo, Ekonomi Nasional Menguat dan Kepercayaan Publik Melonjak

21 Oktober 2025 20:04 WIB

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli beberkan program magang nasional. (Foto. Rizal Siregar)

Program Magang Nasional Batch I Resmi Dimulai, 15.876 Lulusan Siap Magang Bergaji UMR

20 Oktober 2025 12:39 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Nasional
Presiden Ri, Prabowo Subianto

Berantas Korupsi, Prabowo Larang Kerabat Ikut Proyek Di Kementerian Pertahanan

16 Oktober 2025 00:26 WIB

Nasional
Fadel Muhammad (Foto. Rizal Siregar)

Fadel Muhammad: Tantangan Terbesar Era Prabowo Adalah Pemerataan Ekonomi Nasional

15 Oktober 2025 19:56 WIB