Putusan MK Sarat Kepentingan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 13:22 WIB
Jakarta, MI - Keterlibatan anak muda dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memang harus didukung penuh oleh setiap lapisan masyarakat. Ini sebuah bentuk bahwa Indonesia tidak lagi mempersempit bagi setiap orang yang ingin maju di Pilpres 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, menilai, tentu hal ini berbeda ketika aturan yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan ruang bagi seseorang yang usianya 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah boleh maju di Pilpres, demi mengakomodir kepentingan kelompok atau pribadi. Diketahui pula, Pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang merupakan pengagum Gibran Rakabuming Raka permohonannya dikabulkan oleh MK. Di sisi lain, Ketua MK, Anwar Usman juga merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi yang artinya, Ketua MK adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Aditya menilai, putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sarat dengan kepentingan kelompok tertentu. Dimana pada perkara sebelumnya, hakim MK menegaskan bahwa mengenai aturan batas usia merupakan wewenang pembentuk Undang-Undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Maka hal ini yang menjadi conflict of interests cukup tinggi," kata Aditya kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Menurutnya, dengan dikabulkannya permohonan tersebut, dapat dipastikan peta politik nasional sejak putusan itu dibacakan berubah sangat drastis. Sebab, isu Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, bisa saja terwujud karena putusan MK tersebut. "Memiliki dampak nasional dimana salah satunya adalah potensi peta politik dalam Pilpres akan berubah," tandas Aditya. (ABP)     #Putusan MK Sarat Kepentingan

Topik:

Prabowo Subianto MK Pilpres Anwar Usman Gibran Rakabuming Raka

Berita Sebelumnya

Gerindra Ungkap Ada Komunikasi dengan Gibran Usai Putusan MK

Berita Selanjutnya

Diterapkan di Pilpres 2024, Ada Upaya Manipulatif Putusan MK

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB

Hukum
Ilustrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

29 September 2025 16:07 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani (Dok.MI)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI: Kasus Keracunan MBG Jadi Tantangan Menuju Kesuksesan Program

29 September 2025 09:18 WIB

Nasional
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar. (Dok MI)

Gus Imin Prihatin Kasus Keracunan MBG, Evaluasi Program Digelar Menyeluruh

28 September 2025 14:58 WIB