Diterapkan di Pilpres 2024, Ada Upaya Manipulatif Putusan MK

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 14:09 WIB
Jakarta, MI - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan mengenai batas usia capres-cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah bisa maju di Pilpres 2024, membuat diskursus di ruang publik. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, mengatakan, diskursus itu muncul ketika MK merubah bunyi Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu berlaku surut atau diterapkan pada Pilpres 2024. Aditya menyampaikan bahwa, anggapan adanya konflik kepentingan dari putusan tersebut seharusnya tidak muncul, jika Mahkamah memberlakukan perubahan frasa pada Pasal 169 huruf q itu untuk Pilpres 2029. "Saya berpandangan bahwa perbincangan ini tentu tidak akan berdampak politis tinggi apabila isu ini masuk dalam revisi UU Pemilu yang dapat dibahas setelah Pemilu usai," kata Aditya kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Dia pun merasa keheranan dengan sikap Mahkamah yang memerintahkan perubahan frasa atau bunyi pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 itu diterapkan pada Pilpres 2024 mendatang. Tentu hal ini menjadi tanda tanya publik. Lebih lanjut dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) ini menilai, putusan yang diberlakukan pada Pilpres 2024 memang sarat dengan kepentingan. Sebab, MK terkesan terburu-buru. Padahal, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tinggal hitungan hari saja. "Namun terlihat, ada usaha manipulatif agar putusan MK ini segera hadir untuk masuk sebagai syarat pendaftaran pilpres minggu depan," tandas Aditya. (ABP) #Ada Upaya Manipulatif Putusan MK

Topik:

MK Mahkamah Konstitusi Manipulatif

Berita Sebelumnya

Putusan MK Sarat Kepentingan

Berita Selanjutnya

Besok Gibran Menghadap DPP PDIP, Bahas Tawaran Cawapres?

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Nusantara
Sejumlah anggota Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) berpose bersama usai menyampaikan pernyataan sikap di posko pengaduan pajak di halaman DPRD Jawa Tengah.

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

4 Oktober 2025 10:40 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB