Cara Berpikir Cak Imin Tentang Pembangunan IKN Dinilai Keliru
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Cara Berpikir Cak Imin Tentang Pembangunan IKN Dinilai Keliru Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto (Foto: Dhanis/MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/6115d34c-2f88-4630-a231-ce702ab85edd.jpg)
Jakarta, MI - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, menanggapi pernyataan cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengatakan tak mau pindah ke hutan (IKN) karena masih betah di Jakarta.
Menurutnya, pernyataan tersebut tak pantas diucapkan oleh orang yang dicalonkan sebagai cawapres untuk Pilpres 2024. Ia menilai, pemikiran Cak Imin mengenai konsep pembangunan sangat keliru.
"Jadi jangan calon pemimpin mengatakan, ya kalau membangun itu di kota saja, hutan jangan dibangun. Menurut saya itu keliru ya," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/11).
Anggota DPR RI Komisi VIII itu menjelaskan, yang namanya membangun berarti dari yang belum dibangun. Untuk itu, pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) penting dilakukan mengingat pembangunan Jakarta sudah mengalami kemajuan yang signifikan.
"Ya saya kira itu cara berpikir yang kurang pas, jadi membangun itu justru memang dari yang belum dibangun. Jakarta kan udah melimpah ruah pembangunannnya," ujar Yandri.
"Justru yang daerah-daerah terpencil itu mesti dibangun. Biar sumber-sumber ekonomi baru bisa tumbuh dan perputaran arus manusia juga bisa lebih banyak ke daerah-daerah yang selama ini dianggap tidak produktif," tambahnya.
Sebelumnya, Cak Imin mendapatkan pertanyaan cepat pada acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit dari moderator. Ia diminta memilih antara pindah IKN atau tetap Jakarta. Cak Imin pun memilih Jakarta.
"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini," jawab Imin, Minggu (26/11). (DI)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Pemprov Malut Bersinergi dengan Ombudsman RI, Targetkan Zona Hijau dalam Pelayanan Publik Pj Gubernur Malut Samsuddin A. Kadir melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI, di kediaman dinas gubernur, di Ternate, Kamis (4/7/2024) (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pj-gubernur-malut-samsuddin-a-kadir-melakukan-pertemuan-dengan-ombudsman-ri-di-kediaman-dinas-gubernur-di-ternate-kamis-472024.webp)
Pemprov Malut Bersinergi dengan Ombudsman RI, Targetkan Zona Hijau dalam Pelayanan Publik
5 jam yang lalu
![Hearing bersama IKA Unair, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung: Untuk Pulihkan Kawasan Hutan Rapat Hearing DPRD Tulungagung bersama IKA Unair Surabaya dan warga desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung (Foto: Dok MI/JK)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/rapat-hearing-dprd-tulungagung-bersama-ika-unair-surabaya-dan-warga-desa-tenggarejo-kecamatan-tanggunggunung.webp)
Hearing bersama IKA Unair, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung: Untuk Pulihkan Kawasan Hutan
6 jam yang lalu
![Pengendalian Anggaran Proyek DAU: SPD Jadi Syarat Utama Tender di Pemprov Malut Plt Kepala BPBJ Setdaprov Malut, Abdul Farid Hasan (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/abdul-farid-2.webp)
Pengendalian Anggaran Proyek DAU: SPD Jadi Syarat Utama Tender di Pemprov Malut
14 jam yang lalu
![Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pks-mardani-ali-sera-foto-midhanis-2.webp)
Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri
16 jam yang lalu
![DPR Sesalkan Pemecatan Hasyim oleh DKPP, Puan: Harusnya Tidak Terjadi Hal Seperti Itu Ketua DPR RI, Puan Maharani (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pdi-perjuangan-puan-maharani-foto-midhanis.webp)
DPR Sesalkan Pemecatan Hasyim oleh DKPP, Puan: Harusnya Tidak Terjadi Hal Seperti Itu
16 jam yang lalu