Program Pemberian Makan Siang dan Susu Gratis Dinilai Tak Masuk Akal

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 16 Desember 2023 10:25 WIB
Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dhanis/MI)
Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dhanis/MI)

Jakarta, MI - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, menyoroti program andalan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut menawarkan makan siang dan pemberian susu gratis kepada 82,9 juta warga penerima manfaat. 

Menurutnya, jika berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, bahwa biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 1 triliun per hari. Maka kebutuhan program tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp 365 triliun atau sekitar 10% lebih dari APBN 2024.

Sementara, Pemerintah pusat dan DPR RI telah memutuskan anggaran belanja negara dalam APBN sebesar yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 857,6 triliun.

Sehingga program tersebut dinilai Fernando tak masuk akal, sebab selain nilainya yang teramat besar, program tersebut baru akan dijalankan pada tahun 2029. 

"Sangat terlalu besar biaya yang akan dibutuhkan untuk program tersebut apabila Prabowo-Gibran terpilih pada pilpres 2024. Apalagi program tersebut baru bisa dilaksanakan 2029, sungguh sesuatu yang aneh karena baru dilaksankan dipenghujung masa jabatan presiden dan wakil presiden," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (16/12).

Selain itu, kata Fernando, jika kubu Prabowo-Gibran terus menggulirkan program tersebut atau tak menghapusnya. Bukan tidak mungkin, pasangan calon nomor urut 2 itu bakal ditinggalkan oleh para pendukungnya. 

"Tentunya semakin membuat banyak pihak semakin meragukan keseriusan Prabowo dan Gibran untuk merealisasikan apa yang mereka janjikan pada saat kampanye," ujarnya. 

"Termasuk juga program-program lainnya akan dianggap sebagai janji manis belaka yang sulit untuk dilaksanakan," tukasnya. (DI)