Benarkah Koalisi Perubahan Bakal Tarik Menteri dari Kabinet? Ini Jawabannya

Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos, menilai jika isu penarikan menteri dari kabinet Joko Widodo diamini oleh koalisi perubahan, maka secara komunikasi politik tagline perubahan bukan hanya sekadar retorika, tetapi total beroposisi. 

"Sehingga secara konstitusi, moral dan etika tidak terbebani jika menyerang dan mengkritisi pemerintahan Jokowi. Artinya poros perubahan benar-benar oposisi dan antitesis dari pemerintahan Jokowi," kata Subiran kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (16/12).

Seperti diketahui, pada koalisi perubahan terdapat 2 menteri dari PKB dan 1 menteri dari Nasdem. Sementara PKS yang sejak awal konsisten dengan oposisi tak memiliki jatah menteri di kabinet. 

Subiran menilai, jika penarikan menteri dari kabinet benar-benar dilakukan oleh partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), maka tagline perubahan tidak lagi berwajah ambigu. 

"Sikap ini sudah sangat tepat, sehingga narasi perubahan tidak lagi berwajah ambigu. Dengan total menjadi oposisi, partai pengusung AMIN bisa leluasa menghadirkan kritikan disertai argumentasi berbasis data dan fakta bahwa Indonesia memang butuh Perubahan," ujarnya. 

"Artinya Poros AMIN akan begitu leluasa memainkan isu perubahan disemua sektor dan level," tambahnya. 

Selain itu, kata Subiran, jika PKB dan Nasdem memutuskan keluar dari kabinet, maka hal itu bisa saja diikuti oleh PDIP dan PPP untuk menarik menterinya dari pemerintahan Joko Widodo.

"Secara strategi politik, dengan keluarnya Nasdem dan PKB dari koalisi pemerintahan Jokowi secara tidak langsung akan menchallenge partai PDIP dan PPP untuk juga keluar dari koalisi Presiden Jokowi," imbuhnya. (DI)